JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin terlihat sangat akrab dengan Wakil Menterinya, Denny Indrayana. Dia mengaku sangat optimistis terhadap keeksistensian wamen dalam jajaran birokrasi kementerian yang didukung pengadilan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, posisi wamen disoal dan sudah masuk ranah hukum.
Sidang gugatan uji materi Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Koruspi (GN-PK) digelar kembali di Mahkamah Konstitusi, Rabu (29/2).
Amir menjelaskan, dengan rentang kendali yang begitu luas, memayungi lebih dari 43 ribu pegawai, maka menteri merasa sangat terbantu dengan adanya Wamen. Bahkan, dalil pemborosan keuangan sebagai akibat pembentukan Wamen yang didengungkan pemohon dibantah Amir yang menyampaikan beberapa praktek penyelenggaraan tugas Menteri dengan dibantu Wamen.
Pernyataan perlu adanya Wamenkum dan Ham juga diamini Ketua MK Mahfud M.D., yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Ini karena begitu luasnya cakupan tugas kementerian tersebut. Dalam sidang kemarin, agendanya mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta dari pemerintah. Kali ini, ahli yang diajukan adalah Profesor Adnan Buyung Nasution, Anhar Gonggong Sejarawan dari LIPI dan UI, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Profesor Zudan Arief Faturokhman, dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara & Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrinso.
Zudan menyampaikan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, berhak membentuk organ-organ pemerintahan lainnya seperti birokrasi, kepolisian, kejaksaan, untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang efektif, sekalipun tidak disebut dalam UUD. "Jabatan Wamen analog dengan organ birokrasi tersebut," kata Zudan. Mengenai jabatan karir yang dipersoalkan Pemohon, lanjutnya, mengacu pada UU Kepegawaian. Jabatan karir meliputi jabatan struktural dan fungsional. Bahkan, inisiatif membentuk Wamen bisa dikatakan sebagai terobosan hukum oleh Presiden untuk membangun karir baru di birokrasi dalam rangka efektivitas pemerintahan.
Pernyataan ini diperkuat oleh Ahli, Eko Sutrisno yang menambahkan, dimungkinkan Wamen diangkat dari pejabat fungsional. Bahkan, para Wamen yang ada saat ini semuanya adalah guru besar yang merupakan jenjang karir tertinggi dalam jabatan fungsional dosen. Di tempat terpisah, sejarawan, Anhar Gonggong mengaku tidak ada pertentangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Wamen. Sedangkan Ahli, Advokat senior Adnan Buyung Nasution mempersoalkan legal standing dari Pemohon dan mempertanyakan kerugian konstitusional Pemohon, bahkan Adnan mengaku pula adanya kontradiksi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon. (vit/rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dhana Widyatmika Menghilang
Redaktur : Tim Redaksi