Wacana pengubahan Inalum menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru atau bergabung dengan BUMN yang sudah ada masih dalam perdebatan.
Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Agus Tjahjana memaparkan dua opsi tersebut memiliki plus dan minus. Jika menjadi BUMN baru makan Inalum bakal bebas berkembang. Dana yang diperoleh dari pemerintah atau pasar modal. Tapi saat ini mendapatkan modal dari pemerintah sangat sulit.
"Padahal kan nanti harapan pemerintah Inalum bisa lebih berkembang dari saat ini. Untuk itu perlu permodalan yang kuat," terangnya saat ditemui kemarin.
Saat ini Inalum memproduksi aluminium ingot atau aluminium primer dengan kapasitas produksi 250 ribu ton per tahun.
Setelah diambil alih, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas produksi menjadi 320-455 ribu ton per tahun.
Sedangkan opsi kedua, lanjut Agus, dengan bergabung dengan BUMN lama dari sisi permodalan akan lebih terjamin. Namun pergerakan Inalum tidak bebas, sebab dipengaruhi oleh culture dari perusahaan induk.
Jika culture mendukung perusahaan tersebut bisa berkembang sebesar-besarnya tapi jika tidak matching maka akan menghambat.
"Masih ada dua bulan lagi sebelum nilai buku ditentukan. Jadi kesempatan untuk mempelajari dan memilih opsi-opsi itu masih panjang," ucapnya.
Namun dari hasil perundingan selama ini, Agus mengungkapkan opsi menjadi BUMN baru lebih banyak dipilih.
Sebagai gambaran, selama ini Inalum dikelola oleh Nippon Asahan Aluminium, salah satu perusahaan konsorsium aluminium asal Jepang.
Kontrak kerjasama antara Indonesia dan investor Jepang tersebut berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengakuisisi Inalum, pemerintah telah mempersiapkan dana USD 709 juta atau setara Rp 7 miliar. Dengan rincian, RP 2 miliar diambil dari APBN 2012 dan sisanya APBN 2013.
Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembelian asset dan biaya operasional selama masa transisi. (uma)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Optimalisasi CDP Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi