jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan keputusannya untuk menjadi Ketua Umum PD versi KLB merupakan keputusan pribadinya sehingga tidak perlu meminta persetujuan Presiden Jokowi.
"Saya tidak mau membebani presiden," tuturnya.
Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu juga dengan tegas meminta agar nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa-bawa dalam prahara di internal Demokrat.
Moeldoko juga mengaku khilaf saat menerima pinangan Darmizal dan kawan-kawan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit.
BACA JUGA: 3 Alasan Marzuki Alie Cs Cabut Gugatan terhadap AHY: Lebih Suka Dipimpin Pak Jenderal daripada Mayor
Mantan panglima TNI itu menyebut khilaf lantaran tidak memberitahu istri dan keluarga terkait keputusannya tersebut. Menurutnya, itu karena dia sudah terbiasa mengambil risiko selama ini.
"Apalagi demi kepentingan bangsa dan negara," kata Moeldoko melalui akunnya di Instagram pada Minggu (28/3).
BACA JUGA: Kubu AHY Sebut Para Pendukung Moeldoko sedang Berusaha Menutupi Malu
Sebelumnya, Moeldoko menyebutkan telah terjadi pertarungan ideologis di dalam Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024 yang bisa membahayakan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Dia mengeklaim memilih menjadi Ketua Umum PD versi KLB bukan hanya menyelamatkan Partai Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa Indonesia.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra