jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kini punya dua jabatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menjadi pelaksana tugas (Plt) menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham).
Menurut Tjahjo, ada arahan khusus dari Presiden Jokowi kepadanya sebagai Plt Menkumham. "Yang penting sebagaimana arahan Pak Presiden (Jokowi, red), sebagai Plt tidak mengambil kebijakan strategis," kata Tjahjo setelah memimpin apel perdana dan terakhir di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (7/10) pagi.
BACA JUGA: Mohon Maaf, Pak Yasonna Mengundurkan Diri dari Jabatan Menteri
Mantan legislator PDIP itu menambahkan, Presiden Jokowi juga berpesan kepada jajaran Kemenkumham agar tetap bekerja dan memberikan pelayanan seperti biasa. “Tugas saya adalah memastikan bahwa kerja dan pelayanan umum di Kemenkumham itu berjalan dengan baik," ungkap dia.
Selain itu, Tjahjo meminta secara khusus kepada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memastikan lapas maupun rutan dalam kondisi aman dan bebas dari gejolak. Menurutnya, stabilitas akan terganggu jika lapas bergejolak sebelum pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.
BACA JUGA: Mendagri Minta Kepala Daerah dan DPRD Ladeni Demonstran
"Setidaknya sampai pelantikan presiden itu kami pastikan bahwa kondisi lapas aman, jangan sampai gejolak atau kebakaran. Sebab, hal itu mengganggu kondisi stabilitas," timpal Tjahjo.
Sebelumnya Presiden Jokowi menunjuk Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Plt Menkumham. Pengangkatan Tjahjo sebagai Plt Menkumham berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99/P/Tahun 2019 tertanggal 30 September.
Tjahjo ditunjuk menjadi Plt Menkumham untuk menggantikan Yasonna H Laoly yang mengundurkan diri karena menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Tjahjo akan menjabat Plt Menkumham hingga berakhirnya masa jabatan Kabinet Kerja 2014-2019.(mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan