Jadi Saksi Korupsi, Jhonny Allen Pilih Kampanye

Selasa, 31 Maret 2009 – 07:39 WIB
JAKARTA- Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur yang menyeret politisi PAN Abdul Hadi Djamal tampaknya sedikit tersendatIni setelah politisi Partai Demokrat Jhonny Allen yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi absen

BACA JUGA: KPK Bisa Tolak Permintaan Jhonny Allen


 
Jhonny justru meminta KPK memeriksanya pasca Pemilu Legislatif (9/4) mendatang
Dia mengaku tengah  berkonsentrasi berkampanye untuk partainya

BACA JUGA: Belum Setahun, Kekayaan Karen Naik

Ini adalah kali kedua, panggilan KPK "diabaikan" oleh para politisi
Sebelumnya, politisi Golkar Enggartiasto Lukito juga tidak hadir menghadap penyidik karena dalih kampanye

BACA JUGA: Polri Harus Berani Usut Tragedi Gintung


 
"Kalau memang tidak hadir kami bisa menjadwalkan lagiSoal permohonan itu akan kami dirapatkan  para pimpinan," jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
 
Rapat itu, kata Johan, akan melibatkan penyidik kasus dugaan korupsi yang menyeret Politisi Abdul Hadi Djamal itu"Kami juga akan bertanya kepada penyidikPertimbangan apa yang akan diberikan," terangnyaPenyidik juga akan menerangkan soal pentingnya pemanggilan Jhonny tersebut.
 
Sejak sebelumnya, Jhonny memang sudah mengisyaratkan tak memenuhi panggilan komisiSaat dihubungi, Jawa Pos, sebelum pemeriksaan, Wakil Ketua Panitia Anggaran itu tak mau berterus terang soal rencana kehadirannya itu"Biarkan fakta hukum berjalan," ucap Jhonny kala itu.
 
Yang pasti, pemeriksaan Jhonny tetap mengacu terhadap KUHAPMenurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, keterangan saksi penting bagi proses penyidikan"Sebab akan menjadi alat bukti," jelasnya.
 
Desakan pemeriksaan terhadap Jhonny terus menggelindingSebelumnya Wakil Ketua KPK M Jasin pernah mengungkapkan bahwa ada aliran dana Rp 1 miliar kepada Jhonny dari Hadi DjamalTapi Jhonny bantah semua tudingan itu.
 
Tak hanya itu, Hadi juga menyebutkan bahwa Jhonny turut menghadiri pertemuan informal di Hotel Four Season (19/2)Rapat itu membahas kenaikan dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliunSejumlah politisi juga disebutDi antaranya politisi muda Rama PratamaWakil pemerintah kala itu adalah Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu.
 
Dia menambahkan KPK saat ini juga masih menyelidiki keterlibatan legislator yang lainDia juga membantah bahwa KPK telah memberikan klarifikasi soal tidak adanya keterlibatan Rama Pratama dalam kasus itu"Tidak ada klarifikasi itu," terang Haryono.
 
Untuk menyelidiki dugaan korupsi itu, KPK kembali memeriksa Hadi Djamal, PNS Dephub Darmawati Dareho dan Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan.
 
Terpisah, DPP Partai Demokrat menyatakan siap mengambil sikap tegas terhadap salah seorang anggotanya Jhonny Allen, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan perkara korupsi pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia TimurNamun, hal itu baru akan dilakukan jika wakil ketua panitia anggaran (Panggar) DPR itu terbukti bersalah berdasarkan temuan KPK.
 
"Kalau sekarang kan masih berstatus saksi, nanti jika sudah dinyatakan bersalah, pasti akan kami tindak tegas," ujar Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie
 
Karenanya, dia mempersilahkan KPK untuk meneruskan proses yang sedang berlangsung saat iniTermasuk, persoalan ketidakhadiran Jhonny dalam pemanggilan sebagai saksi juga bukan atas perintah partai"Kami tak akan menghalang-halangi, tidak ada sama sekali upaya itu," ujarnya, berusaha meyakinkan.
 
Sementara itu, Jhonny Allen akhirnya secara terbuka mengakui dirinya ikut dalam pertemuan di Hotel Four Seasons, seperti yang disebutkan dalam kesaksian tersangka korupsi Abdul Hadi DjamalPernyataan tersebut, Senin (30/3), dijelaskannya secara tertulis kepada panitia anggaran DPR
 
Namun, di dalam keterangannya itu, Jhony membantah pertemuan tersebut berhubungan dengan kasus dugaan korupsi yang membelit Abdul Hadi DjamalDia mengaku, pertemuan para anggota dan pimpinan Panggar DPR bersama Anggito Abimanyu, staf khusus menteri Keuangan saat itu, hanyalah forum meminta keterangan
 
Menurut dia, pertemuan tersebut dilakukan terjadi karena sebelumnya pemerintah berencana melakukan perubahan APBNMasalah rencana perubahan ini, lanjutnya, belum diketahui panitia anggaran DPR.
 
"Banyak wartawan yang menanyakannya, para anggota atau pimpinan (Panggar DPR, Red) belum mengetahui usulan tersebut, karena itu kami menanyakannya kepada Depkeu, dalam hal ini Anggito Abimanyu," paparnya, dalam keterangan yang dikirimkan.
 
Rama Pratama sendiri merasa terbawa-bawanya nama dirinya dalam dugaan kasus suap tersebut sebagai fitnahMenurut dia, pertemuan informal di four season dihadiri semua fraksi dan jajaran pemerintah.
 
"Saya justru mengatakan hati-hati menambah belanja karena itu bisa menambah defisit," cetus caleg PKS di dapil DKI II itu seusai kampanye terbuka PKS di Gelora Bung Karno, Senin (30/03).
 
Rama menyebut Abdul Hadi Djamal sendiri tidak mengetahui apakah dirinya menerima uang"Artinya, dia tidak bisa memastikan apakah saya menerima uangKalau korupsi itu kan pengertiannya terlibat, menerima, dan  tahu," tegasnya(git/dyn/fal/pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PU Drop Air Bersih ke Gintung


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler