jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya masih mengusut kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, Jawa Barat yang melibatkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI).
Nur Mahmudi, yang merupakan politikus PKS itu sudah berstatus tersangka. Selain mantan menteri kehutanan dan perkebunan itu, polisi juga menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka.
BACA JUGA: KPK Otomatis Supervisi Kasus Korupsi Nur Mahmudi
Keduanya hingga kini tak ditahan oleh polisi. Namun, tidak boleh meninggalkan Indonesia alias dicekal ke luar negeri.
"NMI kami cegah ke luar negeri. Surat sudah dikirim ke imigrasi tanggal 3 September. Pemberlakuannya sesuai tanggal surat dikirim," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada, Rabu (5/9).
BACA JUGA: Periksa 80 Saksi untuk Perkuat Sangkaan Nur Mahmudi Korupsi
Dia menuturkan, alasan NMI dicegah ke luar negeri adalah untuk memudahkan penyidikan.
"Biar memudahkan penyidikan. Agar NMI tidak keluar, sehingga jika keterangan dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, NMI bisa langsung datang," kata Argo.
BACA JUGA: Pembelaan Fahri Hamzah untuk Nur Mahmudi Tersangka Rasuah
Polisi mengklaim menetapkan NMI sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan gelar perkara. "Ditemukan dua alat bukti yang cukup," kata Argo.
Dari hasil audit, diduga kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini mencapai Rp 10,7 miliar. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan