Empat pilar yang dimaksud, Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
"Apalagi jika rakyat meminta, kita tidak boleh menjadi alergi dan naif terhadap lembaga-lembaga yang dulu pernah ada termasuk BP7. Karena ada kelebihannya juga meskipun tidak kurang kekeliruan dan kekurangan di dalamnya terutama karena sistem indoktrionasi yang dibangun di atas tafsir monolitik penguasa serta metodologinya yang tidak pas lagi," kata Jafar disela-sela kegiatan reses di Makassar, Rabu (25/7).
Mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian ini juga mengatakan MPR bisa saja membentuk alat dan kelengkapan untuk mengkaji dan melakukan sosialisasi empat pilar. Namun, pembentukan alat kelengkapan ini kata dia perlu didiskusikan lebih lanjut.
"Tentu baik lembaga baru atau alat kelengkapan yang baru fraksi MPR bisa berjalan dengan maksimal. Di sisi lain tidak tumpang tindih dengan yang ada," ujar mantan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Risau dengan Netralitas PNS
Redaktur : Tim Redaksi