JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat tambahan dukungan untuk mengawal perhelatan pemilu tingkat nasional maupun pemilihan kepala daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal menyiapkan inpres untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau birokrasi.
"Secara khusus, tadi beliau mengatakan akan menyiapkan inpres kalau dibutuhkan untuk mengawal netralitas PNS dalam pemilu nasional dan pemilu kepala daerah," kata Ketua Bawaslu Muhammad setelah memberikan laporan kepada Presiden SBY di Kantor Presiden kemarin (24/7).
Presiden, lanjut Muhammad, mengharapkan netralitas PNS atau birokrasi di pusat maupun di daerah benar-benar dikawal. "Banyak dampak negatif kalau birokrasi tidak netral," kata Muhammad.
Dia menegaskan, netralitas PNS selalu menjadi permasalahan dalam pengaduan masyarakat terkait pilkada. Isi pengaduan itu, antara lain, soal indikasi elite parpol yang menjadi pejabat publik yang menggiring PNS untuk mendukung calon tertentu atau parpol tertentu dalam pemilu. "Pak Presiden sangat risau dengan kondisi itu dan beliau menjanjikan, "jika perlu, saya mengeluarkan inpres yang jelas dan tegas dalam menindak PNS yang terindikasi tidak netral"," tutur Muhammad mengutip kata-kata SBY.
Selain itu, presiden meminta Bawaslu mengedepankan upaya preventif terhadap pelanggaran pemilu. Muhammad menyatakan, hal itu sejalan dengan program Bawaslu.
"Lebih bijak kalau kedepankan upaya-upaya pencegahan daripada penindakan. Sebab, energi yang dibutuhkan ketika menindak suatu pelanggaran pemilu lebih besar jika dibandingkan dengan mencegah," urainya.
Dalam laporannya kepada presiden, Bawaslu juga menyampaikan dimulainya tahap pembentukan Bawaslu di tingkat provinsi. Langkah itu sebagai antisipasi dimulainya tahap awal Pemilu Legislatif 2014 yang dimulai Agustus mendatang.
Muhammad menerangkan, Bawaslu sudah mengambil kebijakan untuk daerah yang sudah terbentuk panwaslu. "Bawaslu provinsi di-pending dan mendelegasikan atau memberikan sebagian wewenang Bawaslu ke panwaslu provinsi untuk mengawasi dua tahap pemilu nasional pada 2012," katanya. Sementara untuk 26 daerah yang belum ada panwaslu segera dibentuk dan disiapkan tim seleksinya.
Terkait struktur Bawaslu yang akan dimekarkan, SBY menjanjikan segera menandatangani perpresnya. Perpres tersebut akan menyebutkan struktur Bawaslu yang akan dipimpin seorang Sekjen dan beberapa biro yang lebih perinci.
"Beliau menjanjikan, kalau sudah di meja di presiden, (perpres) segera ditandatangani. Kalau perpres siap, struktur baru Bawaslu segera dibentuk," kata Muhammad.
Mendagri Gamawan Fauzi yang mendampingi presiden dalam pertemuan mengatakan, dalam struktur baru tersebut, Sekjen nanti merupakan pejabat eselon I B. "(Bawaslu) jadi organisasi yang cukup besar karena dulu tidak permanen sekarang permanen. Panwaslu permanen," katanya.
Terkait dukungan untuk pembentukan bawaslu provinsi, Gamawan akan melayangkan surat edaran kepada para gubernur agar memberikan dukungan. "Nanti saya kirim pejabat dari Kemendagri untuk mem-follow up apa yang masih dibutuhkan untuk itu," katanya. (fal/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Komnas HAM Tak Buka Luka Lama
Redaktur : Tim Redaksi