jpnn.com - JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa, ada beberapa pihak yang memanfaatkan momentum banjir kali ini untuk mengeruk keuntungan tersendiri.
Modusnya yakni dengan membuat ibu kota dan Istana Negara berstatus banjir siaga I. Dengan modus itu, beberapa pihak meminta Pemprov DKI mengeluarkan anggaran siaga darurat.
BACA JUGA: Ahok Mau Tanam Saham di Persija, Syaratnya…
"Ini bukan darurat, tapi neken saya biar ngeluarin siaga darurat. Kamu (wartawan) tahu nggak artinya apa? Kalau saya keluarkan siaga darurat, berarti semua tim, semua dana uang cadangan boleh dikeluarkan," terang Ahok di kantornya, Jakarta, Rabu (11/2).
Kalau sudah begitu, lanjut Ahok, tak menutup kemungkinan semua dana yang disetujui bisa saja diselewengkan. "Trus siapa yang mau tanggungjawab kalau terjadi faktor korupsi Rp 3-4 trilliun gitu? Saya nggak mau tanggungjawab," imbuh pria berkacamata ini.
BACA JUGA: Ahok Belum Hitung Kerugian Akibat Banjir
Kalaupun dana tersebut harus keluar, Ahok justru malah meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi menjabat enggan menandatangani surat tersebut ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Karenanya, Ahok emoh bila harus dipaksa untuk mengeluarkan dana siaga darurat banjir.
"Kalau marahin, saya marahin saja pak presiden. Pak Jokowi tahun lalu juga saya paksa nggak mau keluarin tuh surat (dana untuk siaga darurat banjir). Mau nggak tahun lalu? Nggak mau. Makanya saya bilang, jangan-jangan istana kerendem kesannya mesti siaga darurat," tegas Ahok. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Ahok Minta Bina Marga Ambil Alih Kawasan Pedestrian
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir Mulai Surut, PLN Hidupkan 143 Gardu
Redaktur : Tim Redaksi