jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Damai Nusantaraku (Dantara) Putri Simorangkir mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Putri bahkan menyebut kebijakan tersebut menjadi bukti lemahnya kepemimpinan Anies di Jakarta selama ini.
BACA JUGA: PSBB Total di Ibu Kota, Nasib Liga 1 2020 Bagaimana?
"Kembali ke PSBB total pertanda lemahnya kepemimpinan Anies dan ketidakmampuannya menangani Covid-19. Sementara daerah lain sudah bersiap memasuki era new normal," ujar Putri di Jakarta, Kamis (10/9).
Ketua umum Save Jakarta ini juga menyebut, langkah Anies menerapkan kebijakan yang dikenal dengan istilah menarik rem darurat, menandakan Anies tidak peka, bahkan terlalu abai terhadap indikasi kenaikan jumlah masyarakat positif terpapar COVID-19 selama ini.
BACA JUGA: Tiga Wanita Ini Tak Berkutik Saat Digerebek Polisi di Penginapan Oh Ternyata
Ia menyebut kebijakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu selama ini banyak yang kontraproduktif.
Seperti pemberlakuan genap ganjil yang justru membuat masyarakat ramai-ramai naik angkutan umum.
BACA JUGA: Mesin ATM Dibobol dengan Cara Mengelas, Kehabisan Bahan, Kawanan Pelaku Malah Melakukan Ini
Demikian juga membuat menara peti mati, faktanya tak berpengaruh sama sekali kepada masyarakat.
"Anies seharusnya memerhatikan indikator medis yang sudah menunjukkan angka kenaikan sejak awal Agustus lalu," ucapnya.
Menurut Putri, Anies juga seharusnya menerapkan gerakan mendisiplinkan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di jalan-jalan secara tegas dan keras.
Kemudian, mempersiapkan kebutuhan alat pelindung diri yang layak bagi petugas medis, serta menyediakan tempat-tempat isolasi maupun karantina yang layak bagi mereka yang terdampak pandemi.
"Kalau Anies memiliki kepekaan sebagaimana seorang pemimpin kepada rakyatnya, saya kira kasus covid-19 bisa dikurangi dan masyarakat yang sedang mulai bangkit membenahi kondisi ekonominya tidak harus menderita untuk kedua kalinya," kata Putri.
Putri kemudian memaparkan fakta, bahwa jumlah positif COVID-19 pekan pertama Agustus lalu sudah mencapai 7,8 persen, atau melebihi standar rekomendasi WHO 5 persen.
Kemudian, pertengahan Agustus menembus 10 persen dan terakhir di angka 13 persen.
Saat itu klaster-klaster baru juga bermunculan, seperti klaster perkantoran, klaster pasar, dan lain-lain.
"Seharusnya tanda-tanda itu menjadi lampu kuning untuk Pemprov DKI segera menarik rem darurat, bukan baru sekarang ini," katanya.
Putri khawatir kebijakan Anies justru akan membuat resesi ekonomi semakin berat. Bahkan, bukan tidak mungkin juga akan meningkatkan angka kriminalitas.
BACA JUGA: Wendi Divonis 3,5 Tahun Penjara, PH: Putusan Itu Mengecewakan, Klien Saya Sudah Menikahi Korban
"Kalau gubernur merasa tidak mampu menangani DKI, sebaiknya mundur secara terhormat. Rakyat Jakarta sudah terlalu banyak dibuat menderita oleh gubernur yang abai terhadap kebutuhan masyarakatnya," pungkas Putri.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang