Jaksa Agung: KPK Tak Ambil Kasus Dubes Thailand

JAKARTA- Jaksa agung Hendarman Supandji meyakini Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mengambil alih kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar (Kedubes) Thailand yang kini ditanganinya.

Alasannnya, pengambilalihan kasus tak berlangsung semudah ituHal ini disebabkan karena Kejagung dan KPK sudah menandatangani  MoU

BACA JUGA: Patrialis: Ayin dkk Segera Dipindah

Dalam MoU itu, kasus yang bisa diambil alih jika ada konflik kepentingan atau tujuan tertentu dalam penanganan kasus tersebut.

"Kita mempunyai MoU tentang pengambilalihan perkara, jadi tidak semudah itu," kata Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (12/1).

Hal ini dikatakan Jaksa Agung menanggapi permintaan ICW  kepada KPK, beberapa hari lalu yang meminta agar mengambil alih kasus ituAlasan ICW, kasus itu tak kunjung rampung  dan dikhawatirkan jaksa hanya akan memberikan sanksi administratif, mengingat adanya indikasi kepentingan oknum kejaksaan dalam kasus itu.

"Kepentingan itu kan macam-macam, ingin menyembunyikan, ingin ada intervensi

BACA JUGA: Kepala Rutan Pondok Bambu Dicopot

Pada prinsipnya hambatan (dalam penuntasan kasus)  itu bukan dalam arti intervensi," tambahnya.

Ditambahkan Hendarman, pihaknya tidak mempunyai kepentingan apapun dalam  penanganan kasus ituHanya saja hambatan  dalam penuntasan perkara itu adanya masalah pembuktian.

"Sekarang tinggal masalah menghendaki dan mengetahui (pembuktian)  itu yang harus didalami

BACA JUGA: Syok Didemo, Anggodo Tak Datangi KPK

Kalau masalah itu kan masalah material bukan menjadi alasan untuk diambil alih (KPK)," tambahnya.

Pihaknya kini masih berupaya untuk mengumpulkan alat bukti lain, untuk mempercepat upaya penuntutan"Penuntutan juga ada aturannya, pasal 139-140, jaksa mempunyai kewenangan layak atau tidak perkara ini diajukan," ujarnya.(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Temui Tujuh Dubes Baru