jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung M Prasetyo menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kinerjanya tak semaksimal seperti lembaga sejenis di Singapura dan Malaysia. Padahal, KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Berbicara dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (11/10), Prasetyo menyatakan, kewenangan lembaga sejenis KPK di Singapura dan Malaysia justru terbatas.
BACA JUGA: Aneh, RDP Komisi III dengan Jaksa Agung Justru Bahas KPK
"Jadi KPK di sana terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Meskipun (lembaga sejenis KPK) Malaysia memiliki penuntutan, tapi harus ada izin dari Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo.
Mantan anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menambahkan, lembaga sejenis KPK di Singapura dan Malaysia ternyata bisa bekerja maksimal. Hal itu terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) kedua negeri jiran tersebut.
BACA JUGA: Curigai Setnov Pura-pura Sakit untuk Alasan Mangkir dari KPK
Prasetyo memerinci, IPK Malaysia pada 2016 di angka 49 dan berada di peringat ke-55 dari sekitar 170 negara yang disurvei. “Singapura mendapat skor 84 dengan peringat tujuh,” sebutnya.
Lebih lanjut Prasetyo mengatakan, KPK justru menonjolkan operasi tangkap tangan (OTT) yang terkadang memicu kegaduhan. Namun, kenyataannya prestasi KPK masuh di bawah lembaga sejenis di Malaysia dan Singapura.
BACA JUGA: Sori, Kejaksaan Ogah Gabung ke Densus Antikorupsi Polri
"OTT yang dilaksanakan negara Indonesia terasa gaduh dan hingar bingar. Namun IPK Indonesia berapa tahun belakangan ini tidak mengalami kenaikan signifikan. Pada 2016 Indonesia hanya mendapat skor 37 dengan peringat 90," ungkapnya.(cr2/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ray Geregetan Ingin Tahu Jokowi Antikorupsi atau Prokoruptor
Redaktur : Tim Redaksi