jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati masalah hukum dan politik Ray Rangkuti mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertindak tegas menyikapi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK). Sebab, kini makin jelas tujuan pansus bentukan DPR itu untuk memereteli KPK.
Yang terkini, ada ide dari internal Pansus Angket KPK untuk membekukan sementara komisi antirasuah pimpinan Agus Rahardjo itu. Akibatnya, publik pun merasa khawatir bahwa KPK akan bubar di era Jokowi.
BACA JUGA: Agun: Jangan Kaget Dengar Wacana Pembekuan KPK
"Ini presiden kapan (bicara) saya nggak setuju kewenangan penuntutan KPK dicabut, misalnya. Saya enggak setuju apalagi kalau dibekukan. Ngomong itu dong. Seenggaknya ngomong itu," ujar Ray dalam fdiskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/9).
Jokowi, kata Ray, harus segera bersikap segera mengingat masa kerja Pansus Angket KPK segera berakhir dua pekan mendatang. Karena itu, Presiden Jokowi tidak bisa lagi menyatakan bahwa Pansus Angket KPK semata-mata kewenangan DPR.
BACA JUGA: Bang Masinton Jamin KPK Tak Akan Dibekukan
Kini, Pansus Angket KPK mulai menyerap masukan untuk menyusun rekomendasi. Namun, Ray juga menganggap rekomendasi DPR berpotensi menjadi jebakan bagi Jokowi.
"Kalau rekomendasi diabaikan, maka DPR berhak menggunakan hak menyatakan pendapat. Bukan tidak mungkin presiden bisa diinterpelasi," papar direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) itu.
BACA JUGA: Jaksa Agung Pastikan Tidak Ada Masalah dengan KPK
Sementara jika Jokowi mengikuti keinginan Pansus Angket KPK maka publik pasti akan bereaksi dan bertanya tentang sikap Jokowi sesungguhnya terhadap korupsi. Publik ingin tahu apakah Jokowi memang antikorupsi atau justru prokoruptor. “Jadi lebih baik bersikap dari sekarang," pungkas Ray.(dna/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Angket Tunggu Kesadaran KPK
Redaktur & Reporter : Antoni