Aksi ini disebut akumulasi kekecewaan masyarakat atas segala kebijakan pusat yang dianggap tidak adil. Gugatan rakyat Borneo memuncak tatkala kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Kalimantan dikurangi. Sepekan lalu, aksi serupa berlangsung di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Adapun ketidakadilan tersebut seperti mengularnya antrean di seluruh pom bensin di Kalimantan. Tetapi pemandangan itu tidak berlangsung di Pulau Jawa. Kekesalan yang sejak lama dipendam karena sumber daya alam Kalimantan telah banyak dikeruk. Di sisi lain, anggaran pembangunan dari pusat bagi daerah ini dianggap tidak memadai.
Dan, semuanya memuncak, kemarin. Sejumlah OKP yang tergabung dalam Gerakan Kaltim Menggugat mulai berorasi pukul 08.30 Wita di depan Kantor Gubernur Kaltim. Dua jam berorasi di situ, mereka tidak berhasil menemui Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Di saat yang sama, Gubernur melantik anggota Komisi Informasi Kaltim.
Hanya Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno, yang mendatangi kelompok OKP. "Saya seratus persen mendukung gerakan ini," kata politisi muda asal PDI Perjuangan ini melalui megaphone.
Pukul 10.15 Wita, massa bergerak ke bibir Sungai Mahakam, tiga puluh meter di depan Kantor Gubernur. Dengan sepuluh perahu bermotor tempel (ketinting/klotok), mereka menuju Jembatan Mahakam di antara rinai hujan. Di bawah jembatan, di antara pilar-pilarnya, perahu itu dijejer untuk memblokir sungai.
Mereka pun membentangkan spanduk bertulis, "Hentikan perampasan hak-hak rakyat Kaltim yang oleh pusat." Aksi ini berjalan di bawah pengamanan personel Polresta Samarinda dan Ditpolair Polda Kaltim. Hingga petang kemarin, penutupan jalur tongkang batu bara terus berlangsung.
Tujuan menghalangi keluarnya batu bara dari Bumi Etam tak lain menyumbat suplai bahan bakar pembangkit listrik di Pulau Jawa. Sebagian besar batu bara untuk listrik Jawa berasal dari Kalimantan.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim (versi Ancol), Viktor Juan, yang ikut dalam aksi ini mengatakan bahwa mereka menuntut sikap pemerintah pusat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kata dia, hanya memberi wacana penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Kalimantan. Sampai sekarang wacana itu tak ada realisasinya.
Dia juga menyoal reklamasi kerusakan alam yang diakibatkan tambang batu bara bahkan sampai merenggut nyawa. "Lagipula tidak ada kontribusi perusahaan tambang batu bara terhadap Kaltim. Kami menuntut transparansi dan keseimbangan dana bagi hasil antara pusat dan daerah," tegas Viktor.
Setelah delapan jam memblokir, tak satu pun tongkang yang lewat. Pantauan harian ini, kapal pengangkut emas hitam memilih berhenti sebelum Jembatan Mahakam Hulu. Sedikitnya lima tongkang buang sauh sekitar sepuluh kilometer di hulu Jembatan Mahakam.
Aksi blokir ini diikuti sejumlah aliansi seperti Laskar Kebangkitan Kutai, Lambung Informasi Rakyat, Laskar Anti-Korupsi, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Masyarakat Penyelamat Generasi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Gasak Libas, Komunitas Pemuda Nusantara, dan KNPI.
Victor mengatakan, mereka terus bertahan di Jembatan Mahakam hingga tuntutan dipenuhi. Aliansi ini juga membentuk posko di belakang kantor Patroli Pengawal Polresta Samarinda di dekat jembatan.
Kapolresta Samarinda Kombespol Arief Prapto Santaso mengatakan, pihaknya tak akan melarang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Tetapi jika aksi tersebut mengarah pada perbuatan melawan hukum, ditindak sesuai peraturan.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yakin Menteri ESDM Jero Wacik memenuhi permintaan empat gubernur se-Kalimantan. Dia juga meminta OKP tidak memblokir Sungai Mahakam karena merugikan semua pihak (baca juga: Tak Mendukung, DPRD "Sekak" Gubernur). "Saya meminta adik-adik di KNPI dan OKP tidak memblokir jalur batu bara," terangnya.
Pemerintah daerah dan DPRD Kaltim, kata Gubernur, telah berjuang ke Jakarta untuk memenuhi kuota BBM bersubsidi. "Bullshit (omong kosong) kalau ada yang bilang kami (pemda) tidak berjuang. Masih banyak cara selain memblokir. Kalsel, ya Kalsel. Saya punya sikap sendiri," tegas Faroek. Nada bicaranya meninggi kala disinggung aksi Gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Ariffin, yang ikut memblokir sungai.
Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal HP mengatakan, aksi pemblokiran untuk menyuarakan pendapat merupakan hak rakyat dan wajib dihormati. "Presiden sudah mengisyaratkan menambah kuota BBM. Jika tidak juga dipenuhi, 55 anggota DPRD Kaltim bersama DPD dan DPR asal Kaltim akan mendatangi Kementerian," tegasnya.
BERHARAP TAK LAMA
Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Samarinda, Eko Priyatno berharap, pertemuan para gubernur Kalimantan dengan Menteri ESDM, siang kemarin, memberikan kabar baik bagi Borneo. "Kalau sudah dipenuhi kuotanya, kami berharap supaya tidak terlalu lama sungai ditutup. Kami paham mengapa sampai aksi ini dilakukan," jelasnya.
Namun bila berlarut-larut, lanjutnya, kerugian yang diterima pengusaha adalah adanya denda (demorit) karena melebihi batas waktu pengiriman. Jika pemblokiran hanya sebentar, masih dapat ditanggulangi karena dianggap force majeure.
Dikatakan, untuk Samarinda saja, sedikitnya lima tambang batu bara berproduksi besar di hulu Jembatan Mahakam. Eko menyebutkan, perusahaan tersebut seperti PT Trubaindo, PT Mahakam Sumber Jaya, dan PT Bukit Baiduri Energi.
Sementara Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Kaltim, Husein Akma, saat dihubungi harian ini belum berkomentar karena masih berkoordinasi dengan anggota asosiasi.
RIBUAN DI AKHIR PEKAN
Tak ingin ketinggalan, KNPI Kaltim versi Bali yang lebih dulu berencana memblokir Sungai Mahakam mengklaim menyiapkan ribuan orang. Akhir pekan ini mereka mengadakan aksi damai berikut rapat akbar.
Ketua DPD KNPI Kaltim versi Bali, Yunus Nusi, mengatakan pihaknya malam tadi bertemu dengan 59 OKP se-Kaltim. Sedikitnya, seribu orang siap bersama-sama bergerak menuntut ketidakadilan pusat terhadap Kaltim.
"Kami masih menunggu sampai 31 Mei 2012, sesuai batas waktu yang diberikan empat gubernur Kalimantan sehubungan kuota BBM. Jika tidak ada perkembangan, kami bergerak," jelasnya.
Dikatakan, pihaknya tidak ingin aksi seperti ini hanya diadakan segelintir orang. "Itu sebabnya, kami membuka posko di sekretariat KNPI Kaltim di Jalan Hidayatullah. Masyarakat yang ingin ikut aksi ini kami persilakan," jelasnya.
Dikatakan, dengan massa yang besar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tuntutan akan lebih didengar pemerintah pusat. "Kita sampaikan tuntutan ke pusat dengan dahsyat. Ribuan orang bisa datang dan sekaligus rapat akbar," lanjutnya.
Dia juga sudah menginstruksikan seluruh KNPI di kabupaten/kota bergerak di daerah masing-masing. "Kami ancang-ancang Sabtu atau Minggu mengadakan aksi ini. Semua elemen OKP sudah siap bersama memperjuangkan kepentingan rakyat Kaltim," tutupnya. (fel/*/ypl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejati Maluku Dituding Tebang Pilih
Redaktur : Tim Redaksi