Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP ini diberi mandat khusus untuk segera menyelesaikan megaproyek, jalur Puncak II, yang sudah dia garap sejak 2009.
“Pak SBY bahkan meminta jalur ini bisa ditembuskan ke Istana Cipanas,” cetus RY, kemarin. Progres megaproyek Jalur Puncak II cukup signifikan. Usai diberi lampu hijau oleh SBY, dana segar Rp100 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah bisa dipakai untuk perataan tanah.
Di depan SBY, RY mengaku bahwa Pemkab Bogor tak memiliki dana untuk mewujudkan pembangunan jalur alternatif ini. Karenanya, SBY meminta proyek ini bisa dikerjakan Pemprov Jabar dengan Kementerian PU.
Sedangkan kontribusi Pemkab adalah menyediakan lahan sepanjang 47 kilometer yang telah dibebaskan. Sedikitnya duit Rp769 miliar dikucurkan bertahap oleh Pemprov Jabar untuk mewujudkannya.
RY memaparkan, Jalur Puncak II merupakan sebuah solusi dari kemacetan menjadi di Jalur Puncak. Menurutnya, Jalan Raya Puncak kini tak lagi nyaman.
Daya tampung kendaraan di jalur wisata ini sudah overload. Bukan lagi di akhir pekan, hampir setiap hari kepadatan kendaraan kerap terjadi. Dampaknya, lagi-lagi warga sekitar yang harus berkorban.
“Sudah bertahun-tahun warga Puncak kehilangan "Sabtu-Minggu" nya. Jangankan keluar rumah, untuk bikin hajatan saja susah, karena para tamu hajatannya mesti kena one way (rekayasa satu jalur,red),” imbuhnya.
Seperti apa sebenarnya Jalur Puncak II" RY menjelaskan, Jalur Puncak II adalah proyek babat alas penyediaan jalur interkoneksi Bekasi-Bogor-Cianjur. Jalur yang disebut juga sebagai Jalur Poros Tengah-Timur ini berjarak sepanjang 47 kilometer dengan kelebaran 30 meter.
“Presiden sempat menyebut ini sebagai ide gila. Karena kami mesti membebaskan lahan sejauh 47 kilometer. Tapi saya tegaskan bahwa dalam pembebasan lahan, saya akan menggaet privat sector (pengusaha,red),” cetusnya.
Megaproyek ini akan membentang dari sirkuit sentul Citeureup dan arah Sentul Selatan yang menghubungkan Kecamatan Sukamakmur dengan Kecamatan Tanjungsari (Jalan Transyogie). Selanjutnya terkoneksi dengan Kabupaten Bekasi (Delta mas Cikarang timur), dan terkoneksi dengan Kabupaten Cianjur Kota Bunga Cipanas.
“Kita buat empat lajur. Satu ruas jalan ada dua lajur. Jadi benar-benar akses jalan yang mumpuni dan bukan sekadar alternatif,” paparnya.
Soal pembebasan lahan, RY mengklaim telah menyelesaikannya dengan para pengusaha. Hanya saja, pemkab masih terhambat di lahan sepanjang 3,2 kilometer milik PT Perhutani di Kecamatan Sukamakmur. Untuk itu, dia menegaskan akan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk menawarkan ruislagh.
“Kualitas jalannya akan mirip tol. Sejauh 30 meter kanan dan kiri jalan akan ada green belt (sabuk hijau). Hotel, restoran akan tumbuh di sana. Tapi pemukiman tak boleh.”
Pembangunan Jalur Puncak II terbagi menjadi tiga segmen. Yaitu, segmen I pembangunan ruas Sirkuit Sentul-Sukamakmur panjang 28 kilometer. Segmen II pembangunan ruas Sukamakmur-Transyogie (Tanjungsari) sepanjang 19 kilometer dan segmen III pembangunan ruas jalan Kecamatan Sukamakmur sampai Kota Bunga Cipanas Cianjur sepanjang enam kilometer.
“Ada Rumija (ruang milik jalan) kurang lebih 15 meter,” imbuhnya. Usai sebagian besar proses pembebasan lahan di 2012, pengerjaan megaproyek Jalur Puncak II berlanjut pada tahap land clearing atau pematangan lahan sepanjang 12 kilometer.
Di bulan ketiga 2013, sedianya rampung pengaspalan lahan sepanjang 3,5 kilometer dengan lebar tujuh meter dan land clearing atau pematangan lahan sepanjang kurang lebih 11 kilometer. Jalur itu digunakan untuk keluar masuk kendaraan proyek dan alat berat.
Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Pemkab, Erwin Sutiana menambahkan, total progres pengerjaan saat ini kurang lebih 40 persen. Mulai pembebasan, pembukaan lahan dan pengaspalan di kawasan Sukamakmur hingga Cibadak.
Namun ia belum bisa memastikan kapan jalan lapang ke arah Bandung itu rampung dikerjakan. Mengingat, anggaran dari Pemprov Jabar turun secara bertahap. “Mudah-mudahan sih bisa mulai bisa digunakan di 2014,” katanya.
Akan tetapi, mimpi Pemkab mengurai kemacetan di kawasan Puncak itu bukan tanpa kendala. Sejumlah lahan yang belum dibebaskan, kini berada dalam genggaman biong tanah. Alhasil harga tanah melonjak tinggi semenjak wacana Jalur Puncak II merebak. Menurut Camat Zaenal Ashari, di tahun 2009, harga tanah masih di kisaran Rp6 ribu permeter. Namun kemudian melonjak menjadi Rp40 ribu permeter.
“Saat ini harga tanah mencapai Rp30 sampai Rp40 ribu permeter untuk pinggir jalan. Sedangkan daerah dalam bisa lebih murah,” ungkapnya.
Diakuinya, hingga kini ada sekitar 500 sampai 700 meter lahan warga Pasiripis, Desa Cibadak yang belum dibebaskan. Lahan tersebut merupakan lahan produktif yang dimiliki 10 sampai 15 pemilik lahan. “Hingga kini sedang dalam negosiasi agar ada kesepakatan antara pihak ketiga (perusahaan penghibah) dengan pemilik lahan,” jelasnya.
Seorang calo tanah, Ocim (45) membenarkan harga tanah tersebut. Menurutnya, tanah yang berada di pinggir jalan, sudah dipatok harga sebesar Rp50 sampai Rp100 ribu permeter. “Di sini sudah jadi potensi bisnis. Banyak investor-investor yang mencari wilayah ini,” kata dia.
Hal itu juga diamini warga Desa Sukamakmur, Diah (35). Banyak pengusaha dari Jakarta datang kepadanya dan menanyakan adakah tanah yang hendak dijual. Ia menuturkan, Poros Tengah Timur merupakan wacana lama yang belum juga teralisasikan.
“Secara pribadi setuju saja. Karena dulu Sukamakmur ibarat terisolir. Jika sudah ada puncak dua bisa meningkatkan perekonomian warga,” tuturnya.(ric/abe/e)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda DKI Bakal Bantu Sopir Tembak
Redaktur : Tim Redaksi