jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian (JAMAN) angkat suara terkait polemik lanjut tidaknya program bantuan sosial kepada masyarakat kecil.
DPP JAMAN menegaskan berada pada posisi keberpihakan yang sama dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud MD terkait pentingnya keberlanjutan berbagai program bansos pada pemerintahan periode mendatang.
BACA JUGA: Menko PMK Tekankan Pemanfaatan Program Bantuan Sosial
“Tidak ada yang salah dengan bansos. Program bantuan pangan, kesehatan, beasiswa pelatihan peningkatan skill, biaya pendidikan, dan lain-lain sangat dibutuhkan masyarakat kita. Bansos harus jalan terus, meski di masa kampanye Pemilihan Presiden 2024, karena rakyat kecil butuh makan, butuh hidup, butuh berobat murah dan jaminan-jaminan sosial lainnya, uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” kata Ketua Bidang Sosial DPP JAMAN Mathius Eko Purwanto.
Hanya saja, Eko menegaskan jangan sampai tujuan mulia bansos tercemari oleh politisasi yang diarahkan untuk mendukung calon presiden-calon wakil presiden atau calon legislatif.
BACA JUGA: Relawan Asandra Bagikan Bantuan Sosial di Girimoyo dan Kedungkandang Malang
Maka aparat penegak hukum, KPU ombudsman dan Bawaslu tegas atas segala pelanggaran.
Pada konteks ini, Eko menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang menyebut program bansos merupakan kebijakan, pemberian dan kedermawanan Presiden Jokow Widodo, karena itu, mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli Hasan diminta untuk memilih Gibran pada Pilpres 2024.
BACA JUGA: Kemensos Terus Menyempurnakan Kualitas Data Calon Penerima Bantuan Sosial
Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu yang dilakukan Zulkifli bukan saja salah, tetapi politically incorrect, politically wrong and politically unethical.
“Kami sepakat dengan penegasan TPN, bahwa penyaluran bansos jangan dipolitisasi, apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Bansos merupakan program pemerintah yang diusulkan ke DPR RI, melalui pembahasan, dan disetujui DPR, kemudian disalurkan lewat Kementerian Sosial,” kata aktivis yang juga menjabat Wakil Direktur Ekseutif Direktorat Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud.
DPP JAMAN, lanjut Eko, mengapresiasi salah satu program unggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, mengusung KTP Sakti yang di dalamnya terekam data kependudukan termasuk untuk masyarakat yang masuk kategori penerima bansos atau bantuan tunai langsung (BLT), jaminan kesehatan, juga jaminan pendidikan.
“Dengan ‘KTP Sakti’ yang di dalamnya mengagregasi semua bansos dalam satu kartu maka tak akan ada lagi cerita penyaluran bantuan pemerintah pada mereka yang tak berhak. Inilah bentuk komitmen paling tinggi Ganjar – Mahfud dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Eko.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean