JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana menyusun naskah Undang-undang mengenai Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP Adpem). Dalam draft RUU itu, nantinya akan diatur tentang sanksi, tugas dan jaminan keselamatan PNS dalam bekerja.
Sebelumnya, peraturan mengenai SOP Adpem sudah tertuang dalam Permenpan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adpem. Namun, aturan hukum yang lebih tegas dinilai perlu dibuat. “Dengan adanya peraturan tersebut, tidak akan ada lagi one man show, atau pengangguran terselubung,” ujar Deputi Bidang Tata Laksana KemenPAN-RB Deddy Bratakusumah dalam keterangan persnya, Kamis (6/6).
Menurutnya, PNS kadang terjebak dalam SOP yang keliru. Bahkan tidak jarang PNS justru over lapping dalam menjalankan tugas pokonya.
Deddy menambahkan, sebagai salah satu prasyarat reformasi birokrasi, maka kondisi ini harus dibenahi. Meski demikian, lanjutnya, SOP bukan panduan kerja, melainkan untuk meminimalisir risiko pertemuan face to face antara PNS dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
"SOP sangat penting sebagai instruksi tertulis dalam mengembangkan misi organisasi, standarisasi aktifitas, dan sebagai jaminan PNS dalam melaksanakan tugasnya. Kalau sudah bekerja dengan SOP pasti aman,” terang Deddy. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yenny Tak Rela Film Sang Kyai Dipolitisasi PKB
Redaktur : Tim Redaksi