jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jan Prince Permata mendorong partisipasi rakyat dan pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang.
Aktivis 98 itu juga mendorong keterlibatan aktif generasi milenial, generasi Z dan generasi Post Z dalam proses politik, demokrasi, dan budaya antikorupsi.
BACA JUGA: Demokrasi Mengalami Resesi, Indonesia Berpotensi Kembali seperti Orde Baru
Hal tersebut disampaikan Jan Prince saat berbicara dalam Webimar bertajuk “Evaluasi 23 Tahun Reformasi” yang diselenggarakan Posmo Foundation pada Rabu (26/5) malam.
Pada kesempatan itu, Jan memaparkan makalah tentang Tantangan Ekonomi dan Politik Indonesia.
BACA JUGA: Terungkap! Jan Prince Serap Dua Permasalahan Saat Berdialog dengan Petani Mojokerto
Lebih lanjut, Jan menilai partai-partai post-democracy cenderung menjadi partai yang oligarkis.
Menurut dia, ketergantungan yang tinggi pada segelintir orang atau bahkan pada satu orang menjadi penyebab munculnya praktik oligarkis.
BACA JUGA: Pakde Karwo Minta Pemuda Tiru Semangat Bung Tomo
“Ketergantungan tidak saja untuk urusan-urusan di level pusat namun pula di level lokal. Para pimpinan partai di level lokal, selalu merasa harus ‘mendapatkan petunjuk’ dari para pendiri partai,” ujar Jan.
Pemerataan Pembangunan
Menurut Jan, pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis digital, terutama daerah di luar Jawa dan wilayah terluar Indonesia.
Lebih lanjut, Jan mengatakan bonus demografi diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi digital. Kebijakan ekonomi harus berangkat dari mayoritas hajat hidup rakyat.
Dia menambahkan pemihakan kepada pelaku ekonomi terbesar yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang total jumlahnya 64,2 juta atau 99,99 persen, menyerap tenaga kerja 97 persen dan menyumbang 60,34 persen terhadap PDB nasional.
“Jalan Kebudayaan menjadi pilihan dalam kebijakan dan pembangunan,” ujar Jan yang juga aktivis GMNI itu.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich