BANDA ACEH – Kekisruhan dan aksi kekerasan jangan sampai mempengaruhi terlaksananya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh. Lebih penting lagi saat Pemilukada berlangsung, 16 Februari mendatang, jangan ada bendera putih (Golput) di Aceh.
Hal ini ditandaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Devisi Sumber Daya Manusia (SDM) Abdul Aziz kepada Rakyat Aceh (grup JPNN) saat melakukan kunjungan ke Lhokseumawe, kemarin.“Saya yakin teman-teman (DPRA) disana tidak mengibarkan bendera putih dan kalau ada masalah dapat diselesaikan,” ujar Abdul Aziz.
Pada kesempatan tersebut dikatakannya, kasus kriminalitas (penembakan) warga oleh orang tak dikenal (OTK), tidak boleh mempengaruhi Pemilukada Aceh yang akan berlangsung pada 16 Februari mendatang.
“Kalau kejadian kriminalitas itu bukan hanya di Aceh saja, tapi juga banyak terjadi ditempat-tempat lain di Indonesia, seperti Jakarta dan jangan dianggap Jakarta tidak aman, karena sering terjadi kriminalitas,”ucap Abdul Aziz.
Sebut dia, masalah kriminalitas di Aceh sepenuhnya diserahkan kepada Polisi karena kita sudah memberikan kepercayaan bagi aparat kepolisian dan diback up oleh TNI. “Kalau sudah dinyatakan aman untuk melaksanakan Pemilukada Aceh, maka tidak ada hal-hal yang perlu kita ragukan lagi,”jelasnya.
Selain itu, Abdul Aziz juga mengajak semua pihak di Aceh, untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada Aceh, secara damai agar KIP juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan harapan, Pemilukada bisa berjalan seperti jadwal yang telah ditetapkan pada 16 Februari 2012.
Terkait soal gugatan ke MK selama ini, sambung dia, proses hukum harus kita hargai dan semangat menyelesaikan perkara dengan jalur hukum harus kita hargai. Apalagi, semangat yang baik dan itu artinya bisa mau menyelesaikan segala perbedaan dengan jalur benar.
Masih dikatakannya, saat ini masyarakat Aceh sudah menunjukan kedewasaan cara berpolitik, dan cukup santun walaupun mungkin ada kekecewaan. Akan tetapi, tolong dijaga juga kesantunan ini karena masyarakat bermartabat. Termasuk masyarakat Aceh masih punya martabat yang perlu di junjung tinggi dan masyarakat Aceh dikenal sangat Islami.
“Sebagai umat Islam, wajib menjaga kehormatan warga muslim lainnya dan perbedaan pendapat bisa terjadi dimana-mana. Paling kita selesaikan perbedaan itu, kalau istilah agama dengan jalan yang baik yaitu di pengadilan. Kalau kita bukan alat pemuas dan pasti adanya saja yang tidak puas,”ujarnya.
Di kesempatan terpisah, Wakil Gubernur Aceh M Nazar menyatakan, perdamaian Aceh dicapai dan disepakati semua pihak sejak pertengahan Agusutus 2005 lalu adalah modal bagi Aceh untuk membangun peradaban demokrasi berkualitas. Perdamaian Aceh sangat mahal harganya dan perlu diisi seluruh rakyat serta pemerintahan.
“Saya mengharapkan dan meminta tak ada satupun dan dari pihak manapun jangan ada gangguAceh serta memanfaatkan isu-isu Pemilukada 2012,” ujar Muhammad Nazar. (arm/imj)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemilukada Panas, Dewan Kompak Minta Ditunda
Redaktur : Tim Redaksi