jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis diminta memilih Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang jauh dari intervensi politik dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.
Pemilihan Kabareskrim harus lahir secara mandiri melewati proses merit sistem.
BACA JUGA: Harapan IPW Kepada Calon Kabareskrim Pengganti Jenderal Idham Azis
“Kapolri harus berani mengabaikan intervensi-intervensi oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun dalam memutuskan calon Kabareskrim yang dia tahu persis rekam jejaknya,” kata Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto saat dihubungi, Jumat (8/11).
Eko melanjutkan, jika pemilihan Kabareskrim berasal dari intervensi politik, maka proses penanganan perkara ke depan akan tersandera oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
BACA JUGA: Jubir PA 212 Novel Bamukmin: Prestasi Anies Tidak Pernah Ada di Mata Mereka
“Bisa dibayangkan jika calon Kabareskrim yang direkomendasikan adalah nama-nama yang ‘dititip’ oleh kepentingan tertentu maka Polri akan terus tersandera karena ada balas budi di sana,” ucapnya.
Eko menerangkan merit system juga berperan mengurai kesenjangan jabatan khususnya di level perwira menengah.
Merit System adalah kebijakan manajemen berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar
Dia melihat sejauh ini perwira menengah berpangkat komisaris besar begitu membeludak.
Oleh karenanya merit system dirasa sangat perlu agar setiap individu di Polri berlomba-lomba mengejar karier lewat cara-cara yang profesional.
“Kalau yang dikedepankan adalah kedekatan atau like and dislike untuk apa jenjang karier diberlakukan. Polri akan semakin tidak profesional. Di sinilah diperlukan merit system itu,” jelas Eko. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga