JAKARTA -- Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, meminta Polri memberikan akses mendapat keadilan bagi pengungsi Myanmar, terkait kasus kerusuhan di Rumah Detensi Imigrasi Belawan, Sumatera Utara 5 April 2013 silam.
Aboebakar mengaku mendapat informasi saat ini Polri sudah menetapkan 17 tersangka dari Etnis Rohingya, tiga di antaranya anak-anak. Ia mengatakan, berdasarkan dari laporan LBH Paham Indonesia, para tersangka ditahan di Polres Belawan sejak pecahnya kerusuhan. Namun kini selaku kuasa hukum tidak diberikan akses untuk menemui kliennya dan mendampingi mereka.
"Polri seharusnya melakukan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia dalam menjalani proses hukum untuk didampingi pengacara," kata Aboebakar, Selasa (23/4).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu menambahkan, harusnya diberikan akses yang luas kepada pengacara untuk mendampingi kliennya. "Karena ini bagian dari aturan main criminal justice system kita," tegasnya.
Karenanya, Aboebakar meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerhatikan hal ini dan jangan sampai nama baik Indonesia tercoreng di dunia internasional. "Indonesia adalah negara hukum yang menghormati kedaulatan hukum, kita tidak mengenal sistem pemidanaan ala Guantanamo," ia mengakhiri. (boy/jpnn)
Aboebakar mengaku mendapat informasi saat ini Polri sudah menetapkan 17 tersangka dari Etnis Rohingya, tiga di antaranya anak-anak. Ia mengatakan, berdasarkan dari laporan LBH Paham Indonesia, para tersangka ditahan di Polres Belawan sejak pecahnya kerusuhan. Namun kini selaku kuasa hukum tidak diberikan akses untuk menemui kliennya dan mendampingi mereka.
"Polri seharusnya melakukan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia dalam menjalani proses hukum untuk didampingi pengacara," kata Aboebakar, Selasa (23/4).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu menambahkan, harusnya diberikan akses yang luas kepada pengacara untuk mendampingi kliennya. "Karena ini bagian dari aturan main criminal justice system kita," tegasnya.
Karenanya, Aboebakar meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerhatikan hal ini dan jangan sampai nama baik Indonesia tercoreng di dunia internasional. "Indonesia adalah negara hukum yang menghormati kedaulatan hukum, kita tidak mengenal sistem pemidanaan ala Guantanamo," ia mengakhiri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jabatan Kapolri Dinilai tak Tepat Dilelang
Redaktur : Tim Redaksi