jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, jangan menjadikan kegiatan intelijen asing maupun campur tangan luar negeri sebagai kambing hitam persoalan di Papua.
"Kalau mengidentifikasi adanya aktivitas intelijen asing di salah satu bagian dari negara kita, maka itu tidak bisa menjadi kambing hitam," kata Fahri kepada wartawan, Senin (2/9).
BACA JUGA: Bu Mega Utus Seseorang Bertemu Tokoh Agama Katolik dan Protestan di Papua
Menurut Fahri, semua itu seharusnya sudah diantisipasi dan menjadi bagian tugas operasi intelijen maupun pejabat keamanan dan pertahanan negara agar melakukan kontra intelijen. "Sehingga, keberadaan mereka tidak menjadi bagian dari yang merusak keamanan dan kondisivitas negara kita," paparnya.
Fahri mengingatkan, pemangku kepentingan tidak terus menerus menjadikan isu adanya campur tangan asing, sebagai alasan dalam penanganan kerusuhan di Papua. "Saya mohon pihak lain itu jangan dijadikan terus-menerus sebagai pelempar isu sebenarnya," katanya.
BACA JUGA: Kodam Hasanuddin Kirim 50 Ton Beras ke Papua, Tidak Ada Pasukan
BACA JUGA: Empat Ketua Umum Ormas Serukan Penyelesaian Papua Harus Komprehensif
Fahri meminta pemerintah betul-betul mau mendengar aspirasi dari masyarakat Papua dan berbicara dari hati ke hati. Menurut dia, masyarakat Papua saat ini lebih cenderung memerlukan percakapan dan jalan pikiran daripada pembangunan jalan yang tidak dilalui masyarakat, seperti tol.
BACA JUGA: Empat Warga Meninggal di Jayapura Papua
"Semua punya pikiran, karena itu semua ingin bercakap dan ingin agar masalah Papua ini selesai sekali untuk selamanya," terang dia.
Politikus asal Nusa Tenggara Barar (NTB) itu mengatakan, selama 21 tahun reformasi, seharusnya pendekatan dalam penanganan permasalahan Papua mengalami perubahan secara signifikan.
Menurut Fahri, seharusnya pendekatan mengalami perubahan dari keamanan menuju kemanusiaan yang basisnya adalah asimilasi menyeluruh dan total.
"Dari mulai cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita membangun relasi sosial, dan khususnya bagi negara, cara negara yang menegakkan kebijakan bagi masyarakat Papua," jelasnya.
Fahri juga mengingatkan, jangan sampai dalam penanganan permasalahan di Papua dengan pendekatan secara kekayaan sumber daya alam (SDA) nya saja, yang kemudian diperhitungkan untuk dijadikan sebuah alasan pembenaran.
"Seharusnya negara tidak perlu perhitungan dengan mengganggap itu sebagai alasannya, tetapi integrasi, karena mandat dari para pendiri bangsa kita untuk mengintegrasikan wilayah paling timur Indonesia itu kepada NKRI," pungkasnya. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Situasi Papua Terkini: Polisi Sita Senjata Tajam Saat Razia Warga
Redaktur & Reporter : Boy