JAKARTA - Program andalan Gubernur DKI Joko Widodo, Jakarta Kartu Sehat (KJS) terancam gagal. Itu setelah beberapa rumah sakit (RS) yang menarik dari dari program tersebut. Salah satu alasannya pengunduran itu karena iuran yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan RS.
Meskipun KJS kini tengah bermasalah karena adanya RS yang mengundurkan diri, namun Pemerintah DKI Jakarta harus memaklumi. Sebab, program ini merupakan hal yang baru sehingga butuh evaluasi untuk membenahi kelemahan dalam pelaksanaannya.
"Program KJS tidak boleh melembaga jadi program “Kisruh Jakarta Sehat”. Kita memang sangat mengapresiasi program DKI ini dan harus ikut menyukseskannya, tapi pemerintah DKI juga harus mengantisipasinya," kata Rommy, tokoh muda yang juga bakal calon anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Kamis (23/5).
Rommy menjelaskan untuk menyukseskan program KJS ini Pemerintah DKI Jakarta harus memahami realita bahwa ada tiga kepentingan yang bermain. Pertama, kepentingan negara sebagai regulator untuk menjamin kesehatan warga kurang mampu yang harus ditanggung.
Kedua, kepentingan RS Swasta yang tentu saja tidak boleh merugi ketika diwajibkan untuk mendukung kelangsungan pembangunan infrastruktur kesehatan di Jakarta.
"Dan yang ketiga adalah kepentingan masyarakat sebagai penikmat program populis ini," ucapnya,
Makanya kata dia, dengan munculnya persoalan KJS perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aspek terkait program ini, baik terkait sistem, mekanisme dan standar teknis pelayanan.
"Artinya, seluruh pihak terkait harus paham apa dan bagaimana program ini dijalankan. Jangan sampai apa yang bagus dalam konsep, tidak berjalan dalam praktiknya di lapangan," pungkas Rommy. (awa/jpnn)
Meskipun KJS kini tengah bermasalah karena adanya RS yang mengundurkan diri, namun Pemerintah DKI Jakarta harus memaklumi. Sebab, program ini merupakan hal yang baru sehingga butuh evaluasi untuk membenahi kelemahan dalam pelaksanaannya.
"Program KJS tidak boleh melembaga jadi program “Kisruh Jakarta Sehat”. Kita memang sangat mengapresiasi program DKI ini dan harus ikut menyukseskannya, tapi pemerintah DKI juga harus mengantisipasinya," kata Rommy, tokoh muda yang juga bakal calon anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Kamis (23/5).
Rommy menjelaskan untuk menyukseskan program KJS ini Pemerintah DKI Jakarta harus memahami realita bahwa ada tiga kepentingan yang bermain. Pertama, kepentingan negara sebagai regulator untuk menjamin kesehatan warga kurang mampu yang harus ditanggung.
Kedua, kepentingan RS Swasta yang tentu saja tidak boleh merugi ketika diwajibkan untuk mendukung kelangsungan pembangunan infrastruktur kesehatan di Jakarta.
"Dan yang ketiga adalah kepentingan masyarakat sebagai penikmat program populis ini," ucapnya,
Makanya kata dia, dengan munculnya persoalan KJS perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aspek terkait program ini, baik terkait sistem, mekanisme dan standar teknis pelayanan.
"Artinya, seluruh pihak terkait harus paham apa dan bagaimana program ini dijalankan. Jangan sampai apa yang bagus dalam konsep, tidak berjalan dalam praktiknya di lapangan," pungkas Rommy. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KJS Dinilai Gagal, DPRD Ancam Lengserkan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi