jpnn.com - KUTIM – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengaku prihatin dengan panasnya tensi politik di seputar pilkada DKI.
Dia juga menyebut, masa kampanye di pilgub DKI ini marak black campaign.
BACA JUGA: Arief Yahya Sambut Gembira Rencana Buka Akses Gunung Kidul
Saat kampanye harusnya lebih banyak visi, misi, dan program yang ditampilkan ke masyarakat.
"Pilkada saat ini yang terjadi black campaign-nya lebih banyak dibanding kampanye," ujarnya di sela-sela sosialisasi Empat Pilar yang digelar MPR RI bekerja sama dengan KNPI Bengalon di Gedung Serbaguna Desa Sepaso Timur, Kec Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim), akhir pekan lalu.
BACA JUGA: Jaksa Agung Dicap Tak Punya Prestasi Menonjol
Karena itu, politikus Partai Golkar itu sempat mengusulkan supaya Pilkada tidak dipilih langsung, tapi dipilih DPRD.
Wacana tersebut digulirkan menyusul adanya pelaksanaan Pilkada yang selalu bikin ribut seperti Pilkada Jakarta 2017.
BACA JUGA: Sendau Gurau tapi Tetap Bahas Isu Penting
Mahyudin menambahkan, demokrasi tidak bisa berjalan maksimal kalau ekonomi belum baik.
Saat ini, kesenjangan ekonomi masih cukup tinggi. "Di sini yang kaya, kaya sekali. Yang miskin, miskin sekali. Ada kesenjangan sosial," tandasnya.
Terkait akan adanya rencana aksi demo besar-besaran di Jakarta 2 Desember mendatang yang menuntut tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) supaya ditahan, Mahyudin menyarankan supaya aspirasi disampaikan kepada wakil rakyat atau pemerintah. Tidak perlu demo.
"Kalau demo, nanti dapat ditunggangi kepentingan politik. DPR akan mengawal proses hukum. Asas praduga tak bersalah. Biarkan masalah ini berproses secara hukum. Hukum pasti obyektif," tegasnya.
Saat demo besar-besaran pada 4 November lalu, lanjut Mahyudin, sempat beredar isu massa mau mendatangi MPR dengan tujuan ingin menjatuhkan presiden gara-gara kasus Ahok.
"Ketika ada kontak saya apakah MPR mau terima mereka, saya bilang nggak ada itu. Kalau ada demo yang ingin menjatuhkan presiden, saya nggak akan terima. Karena tidak ada dasar hukumnya," jelasnya.
Untuk memberhentikan presiden, kata Mahyudin, diatur oleh konstitusi.
"Apa urusannya Ahok atau Pilgub DKI Jakarta dibawa-bawa ke urusan menjatuhkan presiden? Nggak nyambung!" tandas anggota DPR dari daerah pemilihan Kaltim tersebut.
Tapi anehnya, lanjut Mahyudin, ada saja yang berharap bisa menjadi presiden.
"Kalau mau jadi presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Nanti ikut bertarung di Pilpres 2019," ujarnya.
Karena itu, kata Mahyudin, jangan pernah berpikir menjatuhkan presiden tanpa dasar.
Kalau itu terjadi bisa chaos yang korban bukannya politikus, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Untuk itu, Mahyudin mengajak semua pihak untuk belajar pada negara-negara di Timur Tengah seperti Suriah atau Irak yang dulu dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Satu Malam dengan segala kemakmurannya.
Kini negara itu porak-poranda karena perang saudara. "Kalau sudah perang saudara jangankan untuk mencari beras, hidup saja susah," katanya.
Menurut Mahyudin, masyarakat harus pintar jangan mau dihasut oleh politikus yang hanya mementingkan kelompok tertentu, tapi merugikan kepentingan orang banyak.
”Indonesia yang damai ini harus kita jaga, harus kita bela. Yang harus kita kerjakan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan menyiapkan ekonomi mereka agar lebih baik," pungkasnya.(dai/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tabrakan KMN Mulya Sejati-MV Tay Son, 12 Korban Berada di Lamongan
Redaktur : Tim Redaksi