jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh kader parpolnya tidak melangkahi kewenangan Megawati Soekarnoputri dalam menentukan Capres 2024.
Pasalnya, akan ada sanksi apabila kader PDIP yang melangkahi kewenangan Megawati tentang pencapresan.
BACA JUGA: Ulama di Kaltim Ajak Masyarakat Indonesia Dukung Ganjar jadi Presiden 2024
Diketahui, Megawati sebagai Ketum PDIP memiliki kewenangan menentukan capres dari parpolnya, sebagaimana hasil Kongres V di Bali.
“Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi," ujar Hasto ditemui di Sekolah Partai milik PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (19/10).
BACA JUGA: Hasto Ungkap Fakta soal Restu Bu Mega, Pendukung Ganjar Pasti Kecewa
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan Megawati tentu memiliki kalkulasi dan momentum yang tepat untuk menetapkan sosok tertentu sebagai Capres 2024 dari PDIP.
"Jadi, harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," kata Hasto.
BACA JUGA: Sukseskan G20, Kominfo Gandeng Media Internasional Hingga Luncurkan E-book
Pria kelahiran Yogyakarta itu mengatakan kader yang nekat mendeklarasikan tokoh tertentu sebagai capres dari PDIP akan berhadapan dengan Dewan Kehormatan Partai.
"Kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapa pun itu," tegas Hasto.
Dia mengatakan kader PDIP partai sebaiknya berkonsentrasi melaksanakan penugasan partai dengan membantu masyarakat menghadapi tantangan perekonomian akibat krisis global.
"Jadi, terus bersemangat, jangan berpolitik di awang-awang, sementara rakyat menjadi korban kebanjiran dan menghadapi berbagai tekanan kehidupan akibat pandemi dan tekanan perekonomian global," ucap Hasto.(ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Aristo Setiawan