JAKARTA – Pemerintah diminta tidak tunduk pada keinginan pihak asing dalam menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, hanya untuk mendapatkan rating layak investasi (investment grade).
"Terkadang penilaian lembaga pemeringkat internasional ini indikatornya tidak terlalu jelas dan tidak transparan. Sudah menjadi rahasia umum asing menginginkan subsidi BBM kita dilepas ke pasar," ujar Pengamat Ekonomi EC-Think Telisa Aulia Falianty di Jakarta, Selasa (24/4).
Salah satu yang menjadi perhitungan lembaga pemeringkat utang internasional Standard and Poor"s (S&P) akibat gagalnya penyesuaian harga BBM. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah jangan mengorbankan kebutuhan masyarakat Indonesia hanya untuk mendapatkan peringkat investment grade.
Pasalnya, tanpa adanya rating tersebut, ekonomi Indonesia masih cukup stabil dan menjadi salah satu negara yang menjadi tempat tujuan berinvestasi.
"Jadi bukan semata-mata karena S&P maka kita mereformasi subsidi dan menyenangkan pihak asing, dan kita jangan terus didikte penilaian asing," terangnya.
Seperti diketahui, S & P dalam pernyataannya mengonfirmasi peringkat utang Indonesia tetap berada pada level BB dengan prospek (outlook) positif. Lembaga pemeringkat itu belum meningkatkan peringkat Indonesia ke level layak investasi.
Standards and Poor"s beralasan risiko politik Indonesia semakin meningkat seiring kegagalan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. (Naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Forum G20, RI Sampaikan Pentingnya Dana Infrastruktur
Redaktur : Tim Redaksi