JAKARTA - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas terus berupaya agar Empat Pilar Bangsa dan Negara terus disosialisasikan agar rakyat benar-benar berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Untuk itu, Taufiq berharap pemerintah tak pelit soal anggaran untuk menyebarkan ideologi negara.
Saat tampil sebagai pembicara kunci pada Sarasehan Nasional tentang Kepemimpinan Berkarakter Pancasila di Universitas Pancasila, Lenteng Agung Jakarta Selatan, Selasa (29/5), Taufiq menyatakan, ada dua mata anggaran yang semestinya tidak ditawar-tawar lagi, yakni anggaran untuk pertahanan dan ideologi. Berapapun anggarannya, kata Traufiq, semestinya harus dipenuhi. "Karena negara bisa hancur, ideologi bisa hancur," ucap politisi senior PDI Perjuangan itu.
Dalam pidatonya Taufiq juga menegaskan pentingnya moral dan etika dalam nilai-nilai luhur Pancasila bagi para penyelenggara negara. Menurutnya, kebaikan dan kesempurnaan kehidupan bernegara tidak bisa hanya mengandalkan perubahan-perubahan sistem politik dan perundang-undangan.
"Sampa i kapan pun tidak akan pernah ada sistem dan peraturan yang sempurna. Ketidaksempurnaan hanya bisa ditutupi oleh integritas moral penyelenggara negara," pungkas dia.
Sementara Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, banyak kepala daerah yang jauh dari nilai-nilai Empat Pilar Bangsa dan Negara. Bahkan, kata Marzuki, para kepala daerah seringkali berseberangan dengan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. "Mereka ini sudah seperti raja-raja kecil di daerahnya," kata Marzuki.
Ketua Yayasan Pembina Universitas Pancasila, Siswono Yudo Husodo juga menyoroti kualitas kepemimpinan di semua tingkatan yang saat ini mengalami kemerosotan hebat. Siswono menyebut pada 2010 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 176 izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang tersangkut korupsi.
"Sebagian elit politik kita tidak menggunakan kekuasaan sebagaimana diharapkan sisem politik modern, yakni untuk kejahteraan umum, tetapi lebih untuk kpenringan pribadi dan kelimpoknya sendiri. Kesibukan menikmati kekuasaan juga membuat layanan untuk publik terbengkalai," kata politisi Golkar yang pernah menjadi calon wakil presiden pendamping Amien Rais pada Pilpres 2004 itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta MK Tolak Gugatan Soal Pensiun Panitera
Redaktur : Tim Redaksi