jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah tidak merotasi kepala sekolah dan pengawas sekolah hanya karena kepentingan politik. Pengangkatan maupun rotasi kepsek dan pengawas sekolah harus dilakukan sesuai kompetensi.
"Jabatan kepsek dan pengawas sekolah itu sangat strategis. Itu sebabnya pengangkatannya juga harus dilakukan secara selektif," kata Menteri Muhadjir saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (27/3) malam.
BACA JUGA: Mendikbud Dorong Siswa SMK Jadi Wirausaha di Era Industri 4.0
Kegiatan yang berlangsung 27 hingga 29 Maret ini menghadirkan para kepala bidang yang menangani tenaga kependidikan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Menteri Muhadjir mengatakan, saat ini Kemendikbud sedang melakukan proses perubahan peran dan fungsi dari pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ke depan jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan pola karier.
BACA JUGA: Ini Jadwal Lengkap UN SMA/MA/SMK 2019
BACA JUGA: Ketua KASN: Honorer Diangkat jadi PNS Tanpa Tes, Mutu SDM Anjlok
"Guru bila bagus bisa jadi kepala sekolah, kepala sekolah bila bagus bisa jadi pengawas. Bila bagus kinerjanya, kepala sekolah maupun pengawas sekolah bisa menjabat lebih dari dua periode. Dengan catatan harus pindah ke sekolah lainnya," ujarnya.
BACA JUGA: Mendikbud Sebut Banyak TK Swasta Tutup Gara - gara PAUD
Apabila ada kepala sekolah yang kinerjanya kurang baik, dia berharap, supaya jangan dirotasi ke sekolah yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sebab hal ini malah akan memperlambat kemajuan dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
Pentingnya peran kepala sekolah dan pengawas sekolah, membuat Muhadjir yakin bahwa reformasi di sekolah tidak akan terjadi jika kepala sekolah dan pengawas sekolah belum dibenahi.
Untuk itu pemda dituntut berani menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang harus berdasarkan kompetensi. Bukan karena dipengaruhi kepentingan politik.
"Asumsi saya, sekolah itu tergantung pemimpinnya. Bila pemimpinnya kuat, visioner, memiliki tanggung jawab yang besar, dan betul-betul berkorban untuk (sekolah) yang dia pimpin, Insyaallah sekolah itu akan maju," tegasnya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan program serta anggaran yang ada di pusat dan di daerah. Khususnya kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan.
BACA JUGA: Honorer K2 Pendukung Prabowo – Sandi Batal Gelar Aksi Besar - besaran
"Saat ini Kemendikbud sedang melakukan proses perubahan peran dan fungsi pengawas sekolah serta kepala sekolah," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Ancam Cabut Dana BOS jika SD Ngotot Berlakukan Tes Calistung
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad