jpnn.com - MERAUKE - Permasalahan yang terjadi pada Pilkada 2019 lalu di Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, jangan sampai terulang pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri kepada para komisioner KPU.
BACA JUGA: Wilayah ini Masuk Kategori Merah Penyelenggaraan Pemilu 2024
Dia menyatakannya dihadapan anggota KPU dan Bawaslu serta pengurus partai politik peserta pemilu se Papua Selatan di Merauke, Selasa (10/10).
Menurutnya, pada Pilkada 2019 lalu hampir semua komisioner KPU Boven Digul dan KPU Papua diganti karena terjadi pelanggaran.
BACA JUGA: Kaesang: Saya Tak Tahu Warna Partai yang Dimaksud Pak Dasco
Kapolda Papua dalam safari pemilu 2024 kali ini didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih yang diwakili Kapoksahli Brigjen TNI Ahmad Fauzi dan KaBINDA Papua diwakili Kabagops Kol Inf Leo Lajendra.
Dia mengingatkan akan insiden serupa tidak terulang kembali.
BACA JUGA: Survei Poltracking: Elektabilitas RK Teratas, Unggul Dua Kali Lipat dari Posisi Kedua
Menurutnya, komisioner KPU sebagai penyelenggaraan harus benar-benar netral agar pelaksanaan pemilu lancar tanpa sengketa yang berlarut-larut.
Menurutnya hal ini sangat penting, mengingat pemilu dilaksanakan secara serentak sehingga diharapkan dapat berlangsung secara demokratis.
TNI-Polri juga berupaya mengamankan pesta demokrasi yang berlangsung di empat provinsi di Tanah Papua dengan menempatkan personelnya untuk berjaga-jaga di bagian luar tempat pemungutan suara (TPS).
Kapolda menyatakan untuk pengamanan selama pelaksanaan pemilu pihaknya sudah meminta tambahan personel sebanyak 10 SSK.
Personel tambahan itu nantinya disebarkan di wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan.
"Mudah-mudahan Mabes Polri mengabulkan permintaan tersebut sehingga dapat memperkuat personel Polda Papua dalam melaksanakan pengamanan," kata Kapolda Papua Irjen Pol. Fakhiri.(Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak JK Tegaskan Netral di Pemilu 2024
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang