JAKARTA – Pemerintah terus-terusan mengklaim dan menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, pada kenyatannya masalah-masalah yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu tidak pernah serius dituntaskan oleh pemerintah.
Termasuk masalah keamanan dengan seringnya terjadi penembakan terhadap masyarakat Papua. Demikian dikatakan Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang tergabung dalam Kaukus Papua di Parlemen RI, Peggy Patricia Patipi Muis, saat konfrensi pers, Jumat (8/6) di Press Room DPR.
“Kami minta kepada pemerintah Indonesia kalau kalau Papua bagian NKRI, selesaikan dengan baik masalah yang terjadi di Papua,” kata Peggy Patricia Patipi Muis.
Peggy menegaskan, perbandingan penduduk pendatang dengan asli di Papua saat ini saja sudah sangat jauh. Dia menyebut pendatang sekarang ini jumlahnya mencapai 70 persen. Selebihnya, kata dia, penduduk asli hanya sekitar 30 persen.
“Dengan kejadian yang selama ini terjadi, dimana terjadi penembakan di Papua dan mengakibatkan orang Papua menjadi korban, negara luar melihat ada upaya pemusnahan orang Papua oleh bangsa sendiri,” kata Peggy yang kini duduk di Komisi IV DPR itu.
Karenanya, Peggy meminta serentetan penembakan yang terjadi di Papua harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Konflik-konflik yang selama ini terjadi, menurutnya, tidak ditangani serius.
“Aparat harus direvisi lagi bagaimana mereka menangani masalah Papua. Kami minta Presiden SBY untuk kembali memerhatikan bagaimana menyelesaikan konflik di Papua,” kata Peggy menegaskan.
Anggota DPR dapil Papua, Diaz Dwijangge, menambahkan, kalau bicara kasus perkasus terkait penembakan, waktu tidak akan cukup. Ia menegaskan, rentetan kasus penembakan sudah terjadi berantai bahkan berulang-ulang. Tidak hanya di wilayah pedalaman saja, tapi sekarang di ibukota Jayapura.
“Masalah Papua berulang-ulang kali terjadi dan langgar Hak Asasi Manusia (HAM) tapi tidak ada kemauan politik pemerintah Papua, legislatif dan pemerintah,” jelasnya di kesempatan tersebut.
Dia menyayangkan, Gerakan Aceh Merdeka yang bermarkas di wilayah sulit dijangkau dan merupakan organisasi yang kuat, bisa diselesaikan oleh pemerintah. “Lalu Papua mengapa tidak bisa?” katanya tidak habis pikir.
Dia menegaskan, sepanjang tahun terjadi persoalan penembakan dan selama itu pula siapapun yang hidup di Papua selalu menjadi korban. “Kenapa tidak melihat persoalan secara komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua,” ungkap dia.
Anggota Komisi X DPR itu menambahkan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang meluncur setiap tahun, mubazir saja karena belum ada kemauan bersama untuk menyelesaikan. Dana menguap, masyarakat masih miskin dan penembakan masih terjadi dimana-mana. “Rakyat Papua siap untuk dialog Jakarta-Papua,” katanya.
“Sekarang kemauan pemerintah untuk kebijakan pembangunan fisik dan kesejahteraan tidak akan mempan jika keamanan untuk masyarakat tidak nyaman. Seperti yang sekarang kita lihat,” jelas dia.
Lebih jauh dia mengatakan, kajian-kajian dan masukan berbagai pihak harusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah termasuk DPR untuk mengambil kebijakan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Tangkap Ketum KNPB
Redaktur : Tim Redaksi