jpnn.com, JAKARTA - Wakil rakyat Kalimantan Timur di DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan jangan sampai pemindahan ibu kota negara yang akan dieksekusi di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi proyek mangkrak.
Saat berbincang di Kompleks Parlemen, Kamis (22/8), politikus Partai Golkar itu mengingatkan agar para pembantu Jokowi di kabinet mempersiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota secara matang.
BACA JUGA: Andai Sektor Ini Berhasil, Jokowi Akan Dikenang
"Harus dipilih skema pembiayaan seperti apa. Jangan sampai proyek ini mangkrak atau tidak dilanjutkan karena tidak dipersiapkan. Tidak tuntas atau terlunta-lunta proyeknya," ucap Hetifah.
Wakil Ketua Komisi X DPR itu menekankan bahwa kesepakatan politik pemindahan ibu kota di era Jokowi, harus berjalan sukses dan ada jaminan program jangka pendeknya tuntas di periode pemerintahan 5 tahun ke depan.
BACA JUGA: Tolak Pemindahan Ibu Kota, Gerindra Yakin Didukung Mayoritas DPR
BACA JUGA: Politikus Gerindra Ini Ancam Bakal Total Menolak Pemindahan Ibu Kota
"Yang dasar harus selesai. Nanti mungkin pembangunan ibu kota itu kan beberapa tahun, memang bisa 20 tahun, tapi ada jangka pendeknya, jangka menengahnya. Jangan nanti berganti pemerintahan kemudian berganti kebijakan hanya karena masalah pendanaannya," tutur mantan ketua Ikatan Alumni Planologi Institute Teknologi Bandung (API ITB) ini.
BACA JUGA: Koordinat Ibu Kota Baru Harus Segera Ditetapkan
Untuk itu, Hetifah mengajak fraksi-fraksi di parlemen memikirkan rencana besar ini secara matang dengan pemerintah. DPR menurutnya harus memberikan support
walaupun sebagian biayanya dirancang bukan dari APBN. Namun, alokasi anggaran negara harus ada sebagai bentuk komitmen pemerintah.
Politikus yang menamatkan S3 politics and international relations, di Flinders University, Adelaide, Australia ini menekankan, izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan yang disampaikan Jokowi di sidang tahunan MPR pastilah sudah dipikirkan secara baik. Keseriusan itu lah yang harus dihargai.
Selain itu, ide ini tentu sudah diawali dengan adanya kajain-kajian yang cukup mendalam dan cermat yang dilakuakn berbagai kementerian baik dari Bappenas, ATR BPN, PUPR.
"Semua kan sudah turun mencoba membandingkan dan mereka pasti punya argumen. Presiden enggak mungkin serampangan dalam menyampaikan pidato dalam forum formal seperti pidato kenegaraan kemarin. Pasti sudah ada suatu pertimbangan yang matang dan itu perlu kita dengar juga," jelas Hetifah.
Dia juga meyakini fraksi-fraksi di DPR tidak langsung menolak begitu saja tanpa terlebih mendengar penjelasan detail dari pemerintah nantinya. Meskipun pro dan kontra tidak bisa dihindarkan dalam mengimplementasikan kebijakan besar tersebut.
"Jadi jangan kalau ada berbeda pendapat kita tidak melakukan apa-apa atau tidak mengambil keputusan karena perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi kita akan coba melakukan pengambilan keputusan secara deliberatif mendengar argumen dan alasan dari pihak pemerintah," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: DPR RI Segera Bahas Penyelesaian Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam