jpnn.com, JAKARTA - Politikus Golkar Hetifah Sjaifudian meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera menetapkan titik koordinat ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebagai wakil rakyat Kaltim, Hetifah tidak ingin bocoran dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dimanfaatkan oleh spekulan tanah. Hal itu menurutnya bisa mempersulit eksekusi lahan yang diperlukan nantinya.
BACA JUGA: Sandi Singgung Opsi Referendum Soal Pemindahan Ibu Kota
"Saya dari Dapil Kaltim pastinya mensyukuri pada akhirnya (daerahnya) ditetapkan, dan sebaiknya memang titik koordinat lokasinya secepatnya diputuskan supaya menghindari adanya spekulasi tanah," kata Hetifah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8).
BACA JUGA: Politikus Gerindra Ini Ancam Bakal Total Menolak Pemindahan Ibu Kota
BACA JUGA: Sandiaga Uno: Buat Apa Repot Meributkan? Nyantai Saja, Bro
Sebagai wakil rakyat Kaltim, mantan ketua Ikatan Alumni Planologi Institute Teknologi Bandung (API ITB) ini tahu betul jika masyarakat di daerahnya sangat antusias dengan rencana pemindahan ibu kota ke sana. Namun demikian, ada pesan tentang kearifan lokal Kaltim yang mesti dipahami pemerintah.
Dikatakan Hetifah, rencana membangun Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru tentu bukan memindahkan Jakarta dengan segala problematikanya. Misalnya banjir, macet, hingga polusi. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Kaltim dibangun menjadi the future of Indonesia.
BACA JUGA: Ibu Kota Lemak
"Kami ingin pembangunan Kaltim dengan tetap melestarikan hutannya. Berbagai aspek yang disiapkan bukan hanya perencanaan tata ruang tapi desain bangunan itu harus futuristik, sekaligus menjaga kearifan lokal Kalimantan sebagai paru-paru dunia," tutur wakil ketua Komisi X DPR itu.
Hetifah menambahkan, jika Presiden Jokowi menginginkan konsep green city untuk ibu kota negara baru, dia menginginkan yang lebih ektrem lagi. Bila perlu konsepnya forest city.
"Kalau masih green city, lebih ekstrem dari itu kalau bisa. Tapi sudah bagus konsepnya seperti itu, kami support. Jadi harus tuangkan itu dengan lebih cermat turunannya seperti apa," tandas perempuan yang menamatkan S3 politics and international relations, di Flinders University, Adelaide, Australia ini. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS: Infrastruktur Politik Dibiayai Swasta Mengancam Kedaulatan Nasional
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam