JAKARTA - Sejumlah pihak mengapresiasi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan ekspansi keluar negeri. Permintaan itu sebagai bentuk terobosan baru untuk mengembangkan perusahaan pelat merah dengan menangkap peluang yang ada di negara-negara lain.
Apresiasi ini datang dari Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurut Marwan, upaya ini harus didukung namun tidak boleh diberlakukan kepada semua BUMN.
"Demi menguasai sumber daya dan peluang bisnis, saya kira itu hal yang bagus-bagus sajalah," kata Marwan kepada wartawan, Sabtu (27/4).
Namun Marwan mengingatkan jangan sampai permintaan ini bermotivasi untuk menutupi kelemahan pemerintah sendiri. Alasannya, Pemerintah dianggap tidak mampu melindungi BUMN untuk mendominasi peluang bisnis yang ada di dalam negeri.
Justru kata dia, pertambangan yang ada di dalam negeri diserahkan ke perusahaan asing. Ia mencontohkan Blok Mahakam yang dikuasai Total E & P Indonesie dan Bumi Papua yang kaya dengan cadangan emas dieksploitasi PT Freeport.
"Jangan sampai kebijakan ini untuk menutup-nutupi ketidakmampuan kita menghadapi kepentingan asing dan pemburu rente untuk berkuasa di sisi domestik. Jangan dipake alat untuk menutupi gugatan rakyat dengan kerja kita yang tidak becus," pungkas Marwan.
Pria yang pernah menjabat selaku General Manager PT Indosat ini mengatakan harusnya pemerintah memberikan kewenangan PT Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam yang kaya cadangan minyak dan gas. Sementara di Papua, diberikan kepada Antam atau Bukit Asam yang punya kemampuan mengeksploitasi emas dan tembaga.
"Contohnya Freeport. Renegoisasi itu sudah berlarut-larut. Ini malah sudah memasuki tahun keempat, mulai dari 2010 tak pernah selesai dengan berbagai alasan," pungkasnya. (awa/jpnn)
Apresiasi ini datang dari Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurut Marwan, upaya ini harus didukung namun tidak boleh diberlakukan kepada semua BUMN.
"Demi menguasai sumber daya dan peluang bisnis, saya kira itu hal yang bagus-bagus sajalah," kata Marwan kepada wartawan, Sabtu (27/4).
Namun Marwan mengingatkan jangan sampai permintaan ini bermotivasi untuk menutupi kelemahan pemerintah sendiri. Alasannya, Pemerintah dianggap tidak mampu melindungi BUMN untuk mendominasi peluang bisnis yang ada di dalam negeri.
Justru kata dia, pertambangan yang ada di dalam negeri diserahkan ke perusahaan asing. Ia mencontohkan Blok Mahakam yang dikuasai Total E & P Indonesie dan Bumi Papua yang kaya dengan cadangan emas dieksploitasi PT Freeport.
"Jangan sampai kebijakan ini untuk menutup-nutupi ketidakmampuan kita menghadapi kepentingan asing dan pemburu rente untuk berkuasa di sisi domestik. Jangan dipake alat untuk menutupi gugatan rakyat dengan kerja kita yang tidak becus," pungkas Marwan.
Pria yang pernah menjabat selaku General Manager PT Indosat ini mengatakan harusnya pemerintah memberikan kewenangan PT Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam yang kaya cadangan minyak dan gas. Sementara di Papua, diberikan kepada Antam atau Bukit Asam yang punya kemampuan mengeksploitasi emas dan tembaga.
"Contohnya Freeport. Renegoisasi itu sudah berlarut-larut. Ini malah sudah memasuki tahun keempat, mulai dari 2010 tak pernah selesai dengan berbagai alasan," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Diminta Cegah Direksi Titipan Masuk Antam
Redaktur : Tim Redaksi