jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, usulan tersangka dilarang maju sebagai calon kepala daerah, sudah tepat.
Karena pada hakikatnya kepala daerah merupakan pemimpin masyarakat, sehingga harus merupakan orang yang dapat memberi contoh keteladanan yang baik.
BACA JUGA: Tersangka Dilarang Maju Pilkada tapi Tidak Semuanya
"Harus seperti itu, dalam konteks role model. Karena kebijakannya (kepala daerah,red) diikuti masyarakat. Maka jangan sampai daerah memiliki seorang pimpinan yang terstigma ternoda, yang terkena kasus hukum," ujar Siti, Jumat (20/5).
Menurut Siti, kebijakan tersebut sangat baik, agar jangan sampai keterpilihan seorang tersangka justru dapat memberi citra yang tak baik bagi sebuah daerah secara menyeluruh.
BACA JUGA: Jadwal Pelantikan Lima Kada Molor Lagi
"Bagaimana masyarakat bangga pada kepala daerahnya, kalau kena kasus hukum? Jadi ini syarat yang tidak bisa ditawar, masalah integritas. Nomor dua baru kompetensi dan seterusnya," ujar Siti.
Saat ditanya bagaimana kalau nantinya aturan malah dipolitisir kelompok tertentu, Siti menilai masyarakat tentu tidak bodoh untuk menilainya.
BACA JUGA: Yakin Pendukung Ahok tak Goyah oleh Serangan
"Civil society tidak bisa dikelabui begitu saja, tentu akan diketahui kalau terstigma secara politik, bukan karena melakukan pidana. Jadi harus ada fakta hukum, kalau mengaku mengantongi fakta hukum, harus dibuktikan," ujarnya.
Selain itu, aparat penegak hukum kata Siti, juga harus profesional. Harus dapat membedakan mana kasus yang dipolitisasi dan mana yang benar-benar kasus pidana. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Kandidat yang Suka Serang Ahok, Simak Nasihat Ini
Redaktur : Tim Redaksi