"Coba dilihat di pemberitaan media-media, mana ada SAD asli yang memakai marga Samosir dan Siregar. Itukan marga Tapanuli, tapi kok ikut demo mengklaim tanah adat Suku Anak Dalam. Ini kan lucu?," kata Syafei kepada pers di Jakarta, Selasa (4/12).
Dijelaskannya, persoalan antara Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam (SAD) sudah ditempuh melalui mediasi yang dilakukan oleh lembaga independen yang difasilitasi oleh join mediator dari Bank Dunia, Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, KabupatenMuaro Jambi dan BPN. Minggu lalu, mediasi yang sudah masuk pada tahap putaran keempat dan sesi kedua ini dilakukan di Jambi oleh tim gabungan tersebut. "Kami sangat kooperatif dalam hal ini. Bahkan dalam mediasi kemarin menghasilkan kesepakatan yang sangat positif, termasuk soal sistem sewa lahan dan pengelolaan bersama," jelasnya.
Sebagai perusahaan yang tergabung dalam RSPO, AP tidak mungkin melakukan seperti yang dituduhkan orang-orang yang mengaku SAD tersebut. “Kami mengelola lahan sesuai standar internasional, termasuk pelestarian lingkungan. Bahkan juga situs-situs dan cagar budaya juga termasuk prioritas yang dilindungi perusahaan, “ kata Syafei.
Syafie meminta agar semua pihak yang didemo oleh kelompok yang mengatasnamakan SAD tidak langsung percaya. “Silakan cek ke lapangan, kami punya data-data dan sangat siap,” tambah Syafei lagi.
Namun, persoalan SAD menjadi rumit karena keterlibatan orang-orang yang mengaku SAD namun sebenarnya kepentingannya ekonomis belaka. Termasuk ditunggangi kepentingan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), LMND dan SRMI. "Jadi tidak benar jika mereka terusir, yang terjadi di lapangan justru ribuan karyawan kami yang ketakutan karena tidak bisa melakukan pekerjaannya sebab diancam oleh orang-orang yang mengaku SAD," sambungnya.
Disisi lain, oknum-oknum yang mengaku SAD tersebut kini dengan seenaknya melakukan panen sawit di lahan HGU Asiatic Persada dengan dibekingi Sarikat Tani Nasional (STN) dan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). Aparat berwenang juga tidak bisa bertindak banyak karena setiap kali ditangkap mereka malah mengancam melakukan kekerasan agar dilepaskan. "Yang menanam kami, tapi mereka yang panen. Ini cara-cara model apa?,” ujarnya dengan nada tanya.
Karena itu pihaknya kini tengah menyusun semua laporan lengkap soal konflik tersebut. “Kami justru minta perlindungan, jangan sampai nanti kami justru disalahkan,” kata Syafei.
Disebutkan, laporan yang dipersiapkan itu nantinya akan disampaikan kepada Komnas HAM dan Polri. Laporan itu akan menyampaikan secara rinci semua yang terjadi di lahan AP, dan kelompok mana saja yang terlibat dengan membonceng atas nama SAD.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Masa Tugas, Mahfud Datangi Komisi III
Redaktur : Tim Redaksi