jpnn.com, MALANG - Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri Mujadalah Kyai Kampung atas inisiasi Habib Najib Atamimi di Kastil Atamimi Palace, Villa Puncak Tidar, Malang, Sabtu (18/11).
“Senang sekali bisa hadir dan berdialog dengan para kiai kampung di seluruh negeri, berkesempatan mendengar aspirasi dari mereka dan juga mendengar harapan yang jadi perhatian dan bahan yg akan diperjuangkan ke depan,” ucap Anies
BACA JUGA: Anies Buktikan Keseriusan, Eks Kapten PSM Makassar: Ayo Pilih AMIN!
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan bahwa para kiai dan nyai dari berbagai kampung di Indonesia tersebut mengingkan adanaya keadilan di berbagai aspek terutama pada aspek pendidikan.
“Mereka semua menginginkan adanya keadilan dan kesetaraan, baik terkait dengan pendidikan, fasilitas-fasilitas, intinya jangan ada pembedaan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum dan itu salah satu agenda utama yang memang kita akan bawa,” paparnya
BACA JUGA: Elektabilitas Anies Melesat Lampaui Ganjar, IPO: Ketokohannya Telah Meyakinkan Publik
Maka dari itu, Anies memastikan bahwa kata kunci berbagai tantangan ke depan adalah keadilan yang akan menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan
“Kata kunci penyusunan kebijakan ke depan adalah kata keadilan, setiap kebijakan disusun harus menjawab pertanyaan apakah sudah memenuhi keadilan. Kalau tidak, maka kebijakan itu akan menghasilkan berbagai ketimpangan karena kata keadilan tak dijadikan pegangan dalam penyusunan kebijakan,” tegasnya
BACA JUGA: Jubir Anies Jamin Mattoangin International Stadium Bikin Makassar Bangga
Mujadalah Kyai Kampung ini menghasilkan tiga butir resolusi terkait pedesaan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta.
Pertama, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Sebab, dari temuan masih banyak guru-guru di pedesaan yang menerima gaji sebesar Rp 70.000 per bulan.
"Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut," jelas pencetus Mujadalah, Amin Ahmad Balbaid
Selanjutnya, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara dimanapun di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan.
Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Kesehatan Desa yang menangani urusan administrasi, sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima tanpa sistem birokrasi yang berbelit-belit.
Terakhir, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan.
"Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani," ungkapnya.
Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Mujadalah menyerahkan semua kepada pemimpin nasional periode 2024-2029 dengan tenggat waktu seratus hari setelah pelantikan.
Forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia juga menuntut diberikan jalur komunikasi dan akses yang konsisten ke presiden dan wakil presiden. (jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif