Roder berjanji akan menggagalkan proses peleburan PPIB-PKBN. Ia akan mempengaruhi seluruh kader PPIB untuk menyerang balik. "Ini mereka memakai cara-cara yang jauh dari demokratis. Sangat jelas menunjukkan bahwa mereka melakukan apapun demi memenuhi ambisi politiknya," kata Roder Nababan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (29/7).
Ketua DPD PPIB Provinsi Jambi itu menceritakan, dirinya menerima begitu banyak keluhan dan laporan soal hasil kongres PPIB 12 Juli lalu yang dinilai sarat pelanggaran aturan dan dilakukan hanya demi memergerkan kedua partai itu.
Anehnya, pasca surat keberatan resmi dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 20 Juli, Roder mengaku para rekan-rekannya yang dulu mendorong keberatan itu justru tak lagi bisa berkomunikasi. "Setelah muncul masalah ke permukaan, semuanya ketakutan. Mungkin sebagian diancam, sebagian lagi didekati dan diiming-imingi sesuatu. Jelas itu cara tak beretika. Seharusnya masalah yang ada yang diselesaikan," sesal Roder.
Pernyataan itu sekalian sebagai tanggapan Roder atas pernyataan salah satu pengusung keberatan atas hasil kongres PPIB, Saelam Moka, bahwa namanya telah dicatut dan digunakan secara tidak bertanggung jawab.
Kalaupun dia ditinggalkan sendirian oleh rekan-rekannya memprotes keputusan itu, dirinya tidak akan takut dan akan terus berjuang. Dia menegaskan dirinya bukan hendak mencari posisi politik tertentu dari hasil merger itu, dan juga tak menolak kehadiran Yenny Wahid di partainya.
Menurut Roder, dirinya hanya ingin agar semua aturan partai yang dibuat oleh pendiri PPIB ditegakkan secara benar.
"Teman-teman saya yang selama ini mengaktifkan kepengurusan harusnya tak diganti oleh mereka. Kalau saya di Jambi justru harus diganti. Karena sekarang saya berdomisili di Jakarta, tapi kok jadi pimpinan partai di Jambi," tukas Roder.
Roder dan kawan-kawan menganggap ada sejumlah kesalahan prosedural namun telah dilegalkan di dalam kongres yang berujung pada perubahan AD/ART partai. Selain diubahnya AD/ART, kongres tidak sah itu juga mengganti nama dan lambang partai menjadi PKBIB, serta mengangkat Yenny Wahid sebagai Ketua Umumnya. Keputusan itu didukung oleh Ketua Umum PPIB Kartini Sjahrir.
Karena prosedurnya dianggap salah dan tak sesuai dengan AD/ART dan tata tertib, maka Roder dkk juga menganggap hasil-hasil itu juga salah dan tak sah.
Topan Warumi dari DPD PPIB Papua menyatakan agenda kongres seyogianya mengganti kepengurusan PPIB, tapi justru yang terjadi adalah peleburan PPIB dengan PKBN. “Jadi direkayasa sedemikian rupa. Peserta sama sekali tak diberikan kesempatan memberi suara,” ungkapnya.
Dia merasa aneh karena justru Yenni Wahid yang partainya tak lolos verifikasi menjadi ketua umum. Demikian juga sejumlah ketua DPD yang baru dipegang oleh orang-orang dari kubunya Yeni. “Lantas kami dapat apa? Ini kan sama saja kami jual partai. Kalau ada deal-deal di pusat, jangan kami di daerah yang dikorbankan,” ungkap Tofan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Kerinci Bakal Molor
Redaktur : Tim Redaksi