“Kita menolak pemangkasan anggaran ini. Apalagi yang dipangkas ini sangat prinsif, yang kita ajukan itu sudah sangat rasional,“ ujar Ketua KPUD Kerinci, Sulaiman kepada Jambi Ekspres (JPNN Group).
Dikatakannya, dari sekitar Rp 16 Milyar yang diajukan untuk putaran pertama, dipangkas oleh Pemkab menjadi Rp 10 Milyar lebih. Sedangkan untuk putaran kedua yakni sekitar Rp 5 Milyar. “Masak yang dipangkas itu sekitar Rp 5 Milyar, ini tidak sesuai dengan anggaran yang kita harapkan. Kita takut nanti tahapan sudah berjalan, terkendala oleh anggaran. Kalau memang belum ada anggaran kita tunda,“ katanya.
Dijelaskan Sulaiman, anggaran yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. “Apalagi sekarang jumlah kecamatan kita sudah 16 dengan 282 desa, otomatis jumlah petugas juga akan bertambah. Ini salah satu faktor yang membuat anggaran jadi bengkak,“ jelasnya.
Pihaknya juga tidak ingin adanya pemangkan anggaran pada pos honorium untuk personil PPK, PPS dan KPPS. “Anggaran untuk honorium tidak bisa dipangkas, karena PPK, PPS, dan KPPS sejak dari Pilgub kemarin sudah tahu berapa honoriumnya, serta pekerjaan mereka juga berat,” sebutnya.
KPUD tidak ingin mengambil resiko saat tahapan Pemilukada Kerinci berlangsung jika banyak PPK, PPS, yang mengundurkan diri, sehingga pelaksanaan tahapan akan tersendat.
Sulaiman menambahkan, dirinya berharap agar persoalan anggaran tersebut secepatnya menemui titik terang. Karena tahapan Pemilukada sudah dimulai sejak November mendatang yaitu perekrutan PPK, PPS dan KPPS. (cas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Otda Sudah Berjalan di Jalur Tepat
Redaktur : Tim Redaksi