JAKARTA – Dalam rangka membuka keterisolasian daerah-daerah Timur Indonesia, pemerintah pada tahun ini akan merealisasikan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013.
“Ini kita betul-betul merealisasikan dengan segera ada manfaatnya dan bisa terwujud, dimana panduannya tersebut sudah ada pada Perpres 65 tahun 2011. Jadi intinya tidak menunggu tahun 2013,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Armida S Alisyahbana di Jakarta, Jumat (13/4).
Menurutnya, fokus dari percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat tersebut akan dipusatkan untuk membuka keterisolasian pada daerah Timur tersebut. Mengingat, akses di daerah pegunungan sulit untuk dicapai dengan mudah.
“Ditambah lagi kedepan akan ada program project yang langsung bermanfaat bagi masyarakat contohnya peternakan sapi, babi, kemudian ada pabrik semen karena disitu (Papua dan Papua Barat) bahan baku Semennya banyak jadi ada beberapa program yang akan kita konkritkan,” jelasnya.
Namun, pihaknya enggan untuk memaparkan alokasi yang gelontorkan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembangunan provinsi Papua ini, pasalnya masih dalam pembahasan.
Adapun, fokus utama percepatan pembangunan provinsi Papua tersebut, di antaranya integrasi sosial, lalu transportasi terutama integrasi transportasi darat (jalan dan sungai) dan udara dengan fokus membuka keterisolasian pegunungan tengah.
Selain itu kualitas pelayanan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas kelembagaan pemerintah dan affirmative actions bagi orang Papua asli. “Jadi nanti ada kesempatan bagi putra/putri Papua dalam recruitment di Kepolisian, TNI, maupun instansi pemerintah kemudian juga peningkatan Sumber Daya Manusia ini langsung dengan Kementrian Lembaga (K/L),”urainya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementrian PPN Dedy S Priatna mengatakan ada enam provinsi yang menerika dana infrastruktur dari SAL. Keenam provinsi tersebut yaitu, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Dimana, sambungnya ke enam provinsi ini memperoleh dana infrastruktur sebesar 40 persen dana SAL yang dipakai untuk infrastruktur. “Sekitar Rp.9 triliun untuk enam provinsi prioritas,” tandas Dedy. (naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wagub Sebut BPK Tidak Berguna
Redaktur : Tim Redaksi