JAKARTA—Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru Letjen Moeldoko menyadari masih banyak yang perlu dibenahi di internal jajarannya. Terutama setelah beberapa kasus melibatkan oknum TNI yang mengatasnamakan jiwa korsa seperti kasus penyerangan kantor polisi di Ogan Komering Ulu, kasus penyerangan di Lapas Cebongan dan kasus kekerasan di DPP PDIP. Moeldoko menyatakan perlu adan pembenahan terutama di pendidikan dan pembinaan.
“Saya akan melihat dari sisi pendidikan mungkin ada yang perlu kita benahi kembali. Kita harus selaraskan kembali dengan reformasi internal TNI, khususnya di bidang culture. Kita harus berani melihat kembali kalau ada hal-hal yang memang harus diluruskan, kita akan luruskan,” tutur Moeldoko usai dilantik Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (22/5).
Dalam hal ini, mantan Wakil KSAD itu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana evaluasi terhadap pendidikan dan pembinaan yang dimaksudkan. Namun, ia memastikan akan membenahinya.
Terkait kasus-kasus yang disebutkan, kata Moeldoko, TNI AD tidak pernah menutup-nutupi. Ia mengklaim sidang yang digelar bersifat terbuka untuk publik. Ia menyatakan pimpinan TNI tidak pernah melakukan intervensi atas semua kasus yang menjerat prajurit di lapangan.
“Secara prinsipil kita tidak bisa mempengaruhi pengadilan tetapi setidak-tidaknya AD telah membuktikan proses persidangn di Sumatera semuanya berjalan terbuka, tidak ada sedikitpun yang kita tutupi,” tegas Moeldoko. (flo/jpnn)
“Saya akan melihat dari sisi pendidikan mungkin ada yang perlu kita benahi kembali. Kita harus selaraskan kembali dengan reformasi internal TNI, khususnya di bidang culture. Kita harus berani melihat kembali kalau ada hal-hal yang memang harus diluruskan, kita akan luruskan,” tutur Moeldoko usai dilantik Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (22/5).
Dalam hal ini, mantan Wakil KSAD itu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana evaluasi terhadap pendidikan dan pembinaan yang dimaksudkan. Namun, ia memastikan akan membenahinya.
Terkait kasus-kasus yang disebutkan, kata Moeldoko, TNI AD tidak pernah menutup-nutupi. Ia mengklaim sidang yang digelar bersifat terbuka untuk publik. Ia menyatakan pimpinan TNI tidak pernah melakukan intervensi atas semua kasus yang menjerat prajurit di lapangan.
“Secara prinsipil kita tidak bisa mempengaruhi pengadilan tetapi setidak-tidaknya AD telah membuktikan proses persidangn di Sumatera semuanya berjalan terbuka, tidak ada sedikitpun yang kita tutupi,” tegas Moeldoko. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPUD Disanksi Loloskan Pemilih Dadakan
Redaktur : Tim Redaksi