jpnn.com - MAJALENGKA - Capres Joko Widodo mengklarifikasi isu tunjangan sertifikasi guru yang akan dihapus jika dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019.
Tudingan tersebut dibantah keras mantan wali kota Solo tersebut saat menghadiri kampanye terbuka istigotsah agung lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka, Rabu (18/9) siang.
BACA JUGA: 880 Peserta SBMPTN Unimed Gugur
Jokowi mengakui banyak sejumlah guru yang bertanya kepadanya terhadap isu tersebut yang sudah berkembang dikalangan tenaga pendidik. Logikanya, kata dia, tunjangan sertifikasi tidak akan dihapus tetapi justru akan ditambah.
Ia sangat menghormati seorang guru karena guru yang akan membuat anak-anak di bumi nusantara ini menjadi pandai.
BACA JUGA: Dilarang Berbisnis di Masa Penerimaan Siswa Baru
Pendidikan adalah karakter bangsa. Karenanya, pendidikan merupakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang paling utama. Terlebih lagi, ke depan akan dihadapkan dengan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Gimana kita bisa bersaing nantinya dengan negara-negara yang lain kalau pendidikan di Indonesia ini lemah. Orang luar negeri pasti akan datang ke Indonesia dan kita harus disiapkan sedini mungkin,” terangnya, usai deklarasi di hadapan ribuan massa pendukung Jokowi-JK.
BACA JUGA: Guru Honorer Bantah Berkualitas Rendah
Pria yang doyan blusukan itu tentunya akan mengevaluasi pendidikan. Seperti pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD). Diutamakan pendidikan dasar tersebut mengenal sopan santun, etika dan akhlak. Perbandingannya 80:20 persen. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti. Ia bahkan sudah memiliki program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Program tersebut bukan janji dan melainkan sudah dijalankan saat dirinya menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. (ttr/abd/mik/jun/ono)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Honorer di Madrasah Minta jadi CPNS
Redaktur : Tim Redaksi