jpnn.com, BATAM - Ratusan orangtua yang anaknya gagal lolos ke sekolah negeri usai proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) akhir Mei lalu, mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang, Senin (10/6).
Mirna, salah satu orangtua siswa yang ikut mendatangi Disdik Batam mengatakan jarak rumah dengan sekolah cukup dekat yaitu 500 meter. Namun anaknya tidak diterima di sekolah pilihan. Sedangkan ada yang memiliki jarak sekitar satu kilometer diterima di sekolah yang sama.
BACA JUGA: BI Kepri Dorong BP dan Pemko Batam Jemput Bola Langsung ke Tiongkok
"Saya maunya di SMPN 25 Batam karena dekat dari rumah. Tapi tidak diterima, malah yang jauh dari rumah saya yang diterima," keluhnya.
Saat PPDB dibuka, ia mendaftarkan pilihan pertama anaknya di SMPN 3 Batam dan pilihan kedua di SMPN 25 Batam. Harusnya, kata dia, jika tidak diterima di pilihan pertama tentu bisa di pilihan kedua.
BACA JUGA: Ternyata Harga Cabai Rawit Masih Mahal
"Namun nyatanya tidak bisa. Anak saya dan lainnya tidak masuk dalam daftar yang lolos seleksi. Saya maunya di SMPN 25 saja. Makanya saya datang ke sini. Tadi sudah isi formulir pengaduan publik. Kami masih menunggu jawaban Disdik terkait nasib anak kami," ungkapnya.
BACA JUGA: PPDB 2019: Dilarang Tambah Rombel Seenaknya
BACA JUGA: PPDB 2019: Dilarang Tambah Rombel Seenaknya
Menurutnya, kalau tidak bisa diterima di pilihan kedua, kenapa harus ada pilihan satu dan dua. Orang tua yang khawatir anaknya tidak diterima di negeri tentu akan sangat berharap di pilihan kedua.
"Buat apa ada pilihan kalau kedua-duanya tidak lolos seleksi jarak rumah. Kalau yang diterima itu jaraknya lebih dekat dari kami tidak ada masalah, namun yang satu kilometer lolos, sedangkan kami yang 500 meter tidak. Jadi kami sangat kecewa," keluhnya.
Hal senada juga diungkapkan Lesti yang mengeluh karena anaknya tidak lolos di SMPN 3 Batam sebagai pilihan pertama. Juga tidak diterima di sekolah pilihan kedua. Untuk itu ia membawa bukti pendaftaran serta jarak rumahnya dari sekolah ke Disdik Batam untuk dilampirkan dalam formulir pengaduan.
"Semua sudah saya isi, sekarang saya mau jawaban. Ini anak saya tidak bisa sekolah. Kalau ke swasta kami tidak mampu karena mahal," imbuhnya.
Pantauan di Kantor Disdik Batam, ratusan orang tua sudah mendatangi kantor sejak pagi demi mengadukan nasib mereka. Mereka terlihat duduk mengisi formulir pengajuan permohonan pengaduan informasi publik yang diberikan pegawai Disdik Batam.
Mereka mengisi keluhan karena tidak diterima di sekolah pilihan pertama dan kedua. Orang tua juga melampirkan bukti pendaftaran dan identitas mereka sebagai bahan pendukung mengajukan keluhan.
Mereka yang awalnya berada di depan kantor akhirnya diarahkan di gedung Gurindam untuk mengisi dan menyerahkan formulir pengaduan.
Kepala Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan mengatakan orangtua yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri harus mengisi formulir pengaduan publik serta melampirkan bukti pendaftaran dan identitas diri orangtua.
"Tujuannya untuk mendata. Kami mau tahu berapa banyak sebenarnya siswa yang tidak tertampung," kata dia yang dijumpai di kantornya di Sekupang.
Ia menyebutkan, berdasarkan data sementara ada ratusan formulir pengaduan yang telah diberikan kepada orangtua siswa yang mendatangi sekolah. "Mereka kan sudah isi ini formulir, jadi kami bisa memetakan sekolah mana yang bisa mereka masuki dan jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah," ujarnya.
BACA JUGA: Wagub Pergoki Kepala Dinas di Kedai Kopi saat Jam Kerja
Permasalahan siswa tidak tertampung ini sebenarnya sudah terjadi setiap tahun. Untuk siswa tingkat dasar tidak ada masalah, karena bangunan sekolah tersebar merata di semua kecamatan. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama (SMP) negeri memang tidak merata.
"Sehingga ada satu sekolah yang sangat dekat jaraknya dan wilayah lain ada yang tidak ada sekolah sama sekali. Ini yang membuat siswa tidak tertampung," terangnya.
Hendri menjelaskan hal ini sudah disampaikan kepada pimpinan. Kondisi sekolah dan jumlah peserta didik yang akan masuk tidak seimbang. Untuk itu, ada dua opsi yang disampaikan kepada pimpinan sebagai solusi siswa yang tidak tertampung ini.
Pertama, sekolah baru menambah rombongan belajar (rombel). Menurutnya, setiap sekolah menerima maksimal sebelas kelas. Jika sekolah masih sembilan atau delapan rombel, kemungkinan akan ditambah selagi ruangan masih ada.
"Nanti kami akan masukkan siswa yang tidak diterima tersebut ke sekolah yang menambah rombel ini. Terutama sekolah baru. Saat ini mereka kan masih buka empat kelas, nanti bisa ditambah jadi lima atau enam. Ruangan sekolah baru kan masih ada," terangnya.
Opsi kedua penambahan unit sekolah baru jika ada lahan yang tersedia di 2020 mendatang. Hal ini diambil jika jumlah siswa yang tidak tertampung sangat banyak. Seperti tahun lalu dan tahun ini, pihaknya sudah membangun dua SMPN.
"Kalau lahan ada pasti kami bangun. Nah mereka yang beberapa tahun lalu sudah tidak ada gedung bertahap kami penuhi. Inilah opsi yang kami coba tawarkan ke pimpinan nantinya setelah proses pendataan selesai," ungkapnya. (yul/BP)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investor Tiongkok Ternyata Lebih Memilih Relokasi Pabriknya ke India Ketimbang Indonesia
Redaktur & Reporter : Soetomo