jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mau pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) berhenti. Dia mengakui, program gubernur terdahulu Basuki T Purnama alias Ahok itu sangat sukses dan layak dilanjutkan
Kendalanya, ujar dia, saat ini Pemprov DKI sudah tidak punya lahan lagi untuk RPTRA. Karena itu, Pemprov DKI berusaha merancang skema insentif yang bisa menarik dunia usaha untuk membangun RPTRA
BACA JUGA: Ini Syarat PKL yang Boleh Berjualan di Sudirman-Thamrin
"RPTRA jadi suatu program yang sangat sukses dan sangat layak dilanjutkan. Jadi kita lihat bagaimana kita bisa ciptakan insentif dan kebijakan yang bisa membuka peluang bagi sektor usaha yang non pemerintah," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/3).
Saat ini, kata dia, pihaknya tengah mendata dan mengupayakan pengadaan RPTRA dan RTH. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun dapat mengikuti pengadaan itu.
BACA JUGA: Dihujat Karena Tebang 451 Pohon, Sandi Kumpulkan Pengkritik
Pasalnya, Sandiaga menilai, BUMN dan BUMD masih mempunyai banyak lahan. "Ada beberapa masukan bahwa mereka tertarik dengan skema tersebut, skema temporary, skema kebijakan sementara, tapi perlu ada beberapa persyaratannya," ungkapnya.
Persyaratan yang dimaksud antara lain lahan itu akan tetap dikuasai oleh pihak swasta. Kemudian, mereka juga yang membangun dan merawat RPTRA.
BACA JUGA: Wuiihh..Sandi Buka Baju Dinas, Pegawai Dinkes Tercengang
Sebagai timbal balik kerja sama itu, Pemprov DKI akan memberikan kemudahan dari tarif PBB yang diberikan pengurangan sesuai ketentuan atau kesepakatan bersama.
"Diberikan kemudahan dari tarif PBB-nya, diberi pengurangan sesuai ketentuan. Kedua mungkin sebagian dari lahan tersebut bisa dipakai untuk mengiklan produk-produk atau layanan yang di sekitar 20-30 persen lahan tersebut," pungkasnya. (eve/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandi Ajak Komunitas Sepeda Gowes Tiap Jumat
Redaktur & Reporter : Adil