jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor Jaro Ade angkat bicara terkait masalah yang terjadi di wilayah kerja PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Gunung Pongkor, Jawa Barat.
Dia mengatakan maraknya penambang liar di wilayah IUP Antam merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan dengan mengedepankan asat manfaat bagi masyarakat sekitar dan pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Jaro Ade: Petinggi Partai Jangan Baper dan Caper
Menurut Ketua Komisi Tetap Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Pertambangan Skala Kecil (PED-Pertambangan) DPP Kadin Indonesia ini optimalisasi BUMDes adalah solusi dalam memberikan manfaat bersama.
"Selain dapat terkontrol karena hadirnya pemerintah, juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di wilayah IUP Antam," kata Jaro Ade, dalam keterangannya, Sabtu (5/2).
BACA JUGA: Gurandil-gurandil Ini Biang Kerok Penyebab Banjir-Longsor di Lebak Banten
Pemilik nama asli Ade Ruhandi menjelaskan potensi konflik horizontal yang bisa saja terjadi jika bentuk kerja sama antara Antam dan masyarakat tidak melibatkan lembaga pemerintahan otonom terkecil setingkat Desa.
Hal ini sesuai Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014, Undang Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, dan PP No 11 Tahun 2021 terkait Desa dan kewenangan BUMDes untuk bisa mengoptimalkan potensi desa.
BACA JUGA: Komisi III Soroti Kasus Gurandil di Bogor
"Sebagai perekat serta kemandirian desa dalam menghidupkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di desa sesuai arahan Presiden Joko Widod," ujar Jaro Ade.
Sebelumnya, Jaro Ade memberikan apresiasi terhadap upaya salah satu anggota DPR RI Adian Napitupulu dalam mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di wilayah PT. Antam.
"Tinggal bagaimana mencarikan format yang tepat agar tujuan itu bisa berjalan maksimal dan terukur," imbuh Jaro Ade.
Optimalisasi dana Sosial (CSR) Antam juga harus tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar.
Tentunya, lanjut Jaro Ade, yang menjadi penting dalam situasi pandemi saat ini adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan.
"Misalnya vaksinasi massal atau bantuan modal usaha kecil menengah agar ekonomi mikro bisa berjalan di wilayah sekitar," tuturnya.
Dia mengatakan bahwa melibatkan BUMDes sekitar adalah jawaban yang tepat dari masalah yang ada di Pongkor, sehingga desa turut merasakan potensi yang dimiliki dan bukan penjadi penonton.
"Dampak lingkungan juga dapat dipertanggung jawabkan mengingat kehadiran pemerintah dalam kerja sama tersebut sesuai payung hukum yang ada dan intruksi serta arahan Presiden," bebernya.
Pola dalam keterlibatan BUMDes beragam bentuknya misalnya swakelola bersama lahan milik masyarakat yang berada dalam IUP Antam dan lokasi yang tidak dikelola Antam.
"Reklamasi pascatambang supaya tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan, dan Antam betul-betul menjadi bapak angkat BUMDes dalam membina dan mengarahkan kegiatan dari hulu sampai hilir sesuai aturan," kata Jaro Ade. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh