Jawa Timur Juara Kasus Buta Aksara Terpadat

Sabtu, 07 September 2013 – 04:56 WIB

JAKARTA--Pekerjaan rumah besar menunggu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan provinsi paling timur di pulau Jawa itu sebagai daerah dengan kasus buta aksara terpadat.
 
Kemendikbud menjalankan program pendampingan di 33 kabupaten dengan jumlah buta aksara terpadat di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Timur menjadi "juara" dengan menempatkan 13 kabupaten dalam daftar itu. (selengkapnya lihat grafis). Sementara Jawa Tengah dan NTB masing-masing hanya tiga kabupaten, Jawa Barat (5), Papua (6), serta Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan masing-masing satu kabupaten.
 
Untuk menjalankan program ini, Kemendikbud menganggarkan duit Rp 48 miliar selama setahun. Sasaran pemberantasan buta aksara ini adalah penduduk di rentang usia 15-59 tahun.
 
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dirpem Dikmas) Kemendikbud Ella Yulaelawati menuturkan, secara nasional tingkat pemberatantasan buta aksara di Indonesia sudah berhasil. "Karena yang tersisa kasus buta aksaranya sektar 4,2 persen. Persentase itu kecil," katanya di Jakarta kemarin.
 
Namun yang menjadi persoalan adalah disparitas atau kesenjangan antar daerah. Dia mencontohkan persentase jumlah kasus buta aksara di Jawa Barat 2,17 persen, artinya lebih baik di banding rata-rata nasional. Tetapi sebaliknya di Papua persentase kasus buta aksaranya mencapai 34,38 persen. Kemudian di NTB persentase buta aksaranya sekitar 11,81 persen. "Tentu sangat jauh dibanding rata-rata nasional," ujarnya.
 
Untuk mengatasi kesenjangan kasus buta aksara ini, Ella menuturkan Kemendikbud menjalankan program pendampingan yang lebih spesifik atau sesuai sasaran. Tahun ini Kemendikbud menetapkan 33 kabupaten dengan kepadatan kasus buta aksara tertinggi sebagai sasaran. "Merujuk data, memang Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak. Yakni ada 13 kabupaten," tandasnya.
 
Ella menuturkan kesenjangan kasus buta aksara juga terjadi di internal provinsi. Dia mencontohkan di Jawa Timur, persentase kasus buta aksara tertinggi ada di Kabupaten Sumenep yakni 24,66 persen. Sedangkan di Kabupaten Malang, persentase kasus buta aksaranya hanya 4,51 persen. Jika dihitung bedasarkan jumlah jiwa, Kabupaten Jember menduduki posisi teratas dengan 181.384 jiwa.
 
"Semua pemda tentu sudah berupaya keras untuk menekan jumlah kasus buta aksara itu," katanya.
 
Dari sejumlah evaluasi, Ella menuturkan faktor anggaran sudah tidak menjadi kendala. Sebab selain melalui anggaran Kemendikbud, masing-masing pemda juga ikut berpartisipasi mengeluarkan anggaran. Menurut dia yang perlu pembenahan ada di sektor metode pembelajaran pengentasan buta aksara. Ella mengatakan selama ini penyebab utama kasus buta aksara adalah kuatnya penggunaan bahasa ibu.
 
Sejatinya orang-orang yang disebut buta aksara ini ada yang bisa menulis, tetapi menggunakan bahasa tertentu seperti bahasa Arab atau bahasa ibu. Tetapi karena acuan pemberantasan buta aksara ini adalah untuk kontribusi pembangunan nasional, maka yang dipakai standar adalah kemampuan keaksaraan bahasa Indonesia (bahasa nasional).
 
Untuk mengatasi kentalnya bahasa ibu itu, Ella mengatakan pihaknya sudah menerbitkan buku panduan pengentasan buta aksara dengan mengkombinasikan bahasa ibu. Saat ini Kemendikbud menetapkan delapan bahasa ibu dalam buku panduan itu. Yakni bahasa Sunda, Jawa, Madura, Sasak, Bali, Makassar, Bugis, dan dialek Papua.
 
Menurutnya, saat ini kasus buta aksara tinggi tidak selalu ada di daerah minus dari segi perekonomian. Disejumlah daerah di Bali yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, ternyata kasus buta aksaranya masih tinggi juga. Sedangkan di sejumlah daerah di Sumatera yang secara ekonomi masih rendah, tetapi jumlah melek aksaranya tinggi. "Ini karena rata-rata di Sumatera menggunakan bahasa Melayu yang dekat dengan bahasa Indonesia," tandasnya.
 
Ella akan mengevaluasi program pendampingan ini di akhir tahun nanti. Jika ada perkembangan signifikan, tahun depan jumlah kabupaten yang masuk pembinaannya bisa berkurang. (wan)

BACA JUGA: Desak Cabut SK Pelantikan Bupati Barito Timur

BACA ARTIKEL LAINNYA... Alasan Tak Punya Biaya Pakan, Jual 31 Sapi Bantuan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler