jpnn.com - Sebagai kelanjutan dari lima belas dialog sebelum ini, Jurisdiction Collective Action Forum ke-16 (JCAF#16) membuka tahun 2023 dengan menghadirkan kembali Kabupaten Siak, Kubu Raya, dan Kabupaten Sigi.
Ketiga kabupaten tersebut telah berupaya untuk memenuhi pertumbuhan hijau lewat transformasi kebijakan publik dan mengupayakan produksi komoditas yang berkelanjutan ramah lingkungan yang inklusif.
BACA JUGA: JCAF #8 Perkuat Kerja Sama Filantropi-Pemerintah Memajukan Pembangunan
Upaya tersebut dituangkan dalam dialogue JCAF #16 yang mendemonstrasikan perjalanan pencapaian ketiga kabupaten dan menyoroti tantangan sekaligus peluang kerja sama para pihak agar Agenda Iklim dan Target SDGs Nasional di tahun 2023 dapat dipenuhi secara gotong royong.
Pada sesi pembukaan, Gita Syahrani selaku Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengawali dialog ini dengan mengatakan bahwa Penyelenggaraan JCAF #16 kali ini memiliki agenda di mana para pembicara memperkuat narasi dengan mendemonstrasikan kemajuan pembangunan yurisdiksi di tingkat Kabupaten melalui komitmen kebijakan sustainability yang diterjemahkan secara nyata lewat performa di tingkat lapangan.
BACA JUGA: JCAF 13 Kumpulkan Aktor Lintas Sektor untuk Akselerasi Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan
Gita menyebut di antara pilar penting lainnya, terdapat beberapa pilar utama yang dibutuhkan supaya pendekatan yurisdiksi yang adalah gotong royong multipihak di suatu lokasi yang berbasis administrasi untuk tujuan bersama dapat terwujud. Beberapa pilar utama tersebut antara lain, adanya target ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Hal tersebut selaras dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/BAPPENAS yang saat ini tengah mempersiapkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan, sebagai payung pendukung mekanisme fasilitasi teknis dan finansial bagi kabupaten-kabupaten yang mendorong upaya keberlanjutan, secara khusus di sektor komoditas.
BACA JUGA: ISDA 2021 Pacu Perusahaan Berlomba Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Dialog dimulai dengan paparan tentang upaya mendorong capaian kabupaten lestari dalam Agenda Nasional melalui fasilitas pendanaan, yang disampaikan oleh Dr. Joko Tri Haryanto sebagai Peneliti Senior, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai target komitmen keberlanjutan membutuhkan upaya inovatif dan kreatif untuk menjemput pendanaan yang bersifat non APBN, mengingat terbatasnya fasilitas pendanaan APBN, APBD dan fasilitas pendanaan publik lainnya, yang tidak lebih dari 34% setiap tahunnya.
Selain itu implementasi kebijakan public perlu memperhatikan elemen regulasi, model bisnis, komitmen, tata kelola dan kelembagaan serta insentif dan disinsentif di dalamnya.
Demikian pula di tingkat kabupaten, beberapa capaian terlihat jelas terjadi di Kabupaten Siak, Sigi dan Kubu Raya di sepanjang tahun 2022.
Kepala Bappeda Kabupaten Siak Dr Ir H Wan Muhammad Yunus MT, menyatakan bahwa kondisi Siak yang 57,4 % merupakan lahan gambut mengawali persoalan lingkungan yang membuat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terhambat.
Pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 4 /2022 yang didukung oleh Peraturan Bupati No 22/2018 yang menjadi basis pembangunan berkelanjutan.
Secara bertahap skema kemitraan lewat lahirnya Tim Sekretariat Siak Hijau di bulan May 2022 menjadi realisasi komitmen pembangunan bersama.
Di tingkat kampung, Kabupaten Siak juga memperkuat ekonomi kampung lewat BUMKAM, pengembangan kelembagaan TORA, mendorong ekonomi pusaka dan membangun platform akselerator sebagai upaya mendukung UMKM.
Dukungan lintas pihak, salah satunya swasta semakin kuat terlihat lewat pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan UMKM.
Skema pembiayaan kolaborasi lintas OPD dengan menggunakan dana APBD dan pendanaan Pusat pun telah menjadi solusi pendanaan untuk mendukung Siak Hijau.
Penguatan kerjasama dengan aktor filantropi lewat penguatan komoditas menjadi upaya lainnya untuk menggerakan pihak non-pemerintah.
“Namun Pemerintah Siak tidak dapat melakukan sendiri karena beberapa kewenangan tidak ada di daerah dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, sehingga perlu gotong royong untuk memobilisasi pendanaan yang berkelanjutan untuk mencapai Siak Hijau,” ujar Wan Muhammad Yunus MT, BAPPEDA Siak menutup sesi.
Mewakili Kabupaten Kubu Raya, Maria Agustina, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya, menyampaikan bahwa strategi Kepong Bakol (Gotong royong), merupakan strategi pendekatan multi pihak untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis ramah lingkungan di Kubu Raya, Kabupaten yang menempati 75,84% total luasan Hutan Bakau di Kalimantan Barat, dengan kisaran kurang lebih 132.887,81.
Selain itu, 60 % wilayahnya terdiri dari gambut. Prioritas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah penguatan kesatuan pengelolaan hutan, kemitraan dengan pihak swasta dan pembangunan rendah emisi yang inklusif.
Upaya tersebut didukung dengan kebijakan dan perbaikan tata kelola data lewat terbitnya aplikasi berbasis data dan informasi bernama Geoportal yang memungkinkan akses ke seluruh informasi terkait penduduk dan wilayah dalam satu platform.
Aplikasi ini membantu pemerintah daerah dalam membuat arahan strategis pembangunan, sekaligus sebagai sumber data dan informasi bagi investor atau pihak yang ingin masuk ke Kubu Raya.
Dari Kabupaten Sigi, Drs. Sutopo Sapto Condro, MT selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sigi menjelaskan strategi Kabupaten Sigi lewat penguatan cacao dan bambu untuk ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh bencana yang inklusif.
Dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Sigi Hijau, serta proses pembentukan forum multi pihak, Kabupaten Sigi berupaya mengintegrasikan pembangunan hijau kedalam perencanaan kabupaten, pengukuran target dan juga monitoring sistem untuk mengakses insentif atas realisasi Sigi Hijau.
“Kedepannya dengan kondisi geografis Sigi yang rentan terhadap bencana, seperti longsor dan banjir, Kabupaten Sigi berencana untuk membangun sentra cocoa di Kabupaten Sigi. Kerjasama lintas pihak di tingkat Kabupaten menjadi penting untuk dapat bergotong royong merealisasikan Sigi Hijau sekaligus memonitor capaian Kabupaten Sigi secara berkala dan lebih intensif,” ungkap Sutopo menjelaskan peluang kerjasama di tahun 2023.
Sesi diskusi tentang potensi kolaborasi para pihak mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan berbasis yurisdiksi dipandu Indah Budiani selaku Direktur Eksekutif IBCSD.
Hadir dalam diskusi tersebut Desriko Malayu Putra selaku Senior Policy and Partnership, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang selama ini mendampingi Kabupaten Sigi.
Beliau memaparkan bahwa LTKL meyakini pendekatan kolaborasi multipihak merupakan kunci kesuksesan untuk mempercepat target pembangunan di Kabupaten Yurisdiksi.
Kerja sama para pihak masih penting sebagai wadah untuk membangun relasi kerja antara pemerintah dengan NGO/CSO dan mitra pembangunan, menjadi pusat data dan informasi bagi semua pihak, serta berperan sebagai terminal penghubung untuk merealisasikan Kabupaten Sigi yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh terhadap bencana.
Tarmidzi dari Sedagho Siak, yang mendampingi Tim Sekretariat Siak Hijau menjelaskan lahirnya Sekretariat Siak Hijau bertujuan untuk menyusun perencanaan kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi program antar pihak hingga melakukan proses monitoring sebagai realisasi proses pencapaian Siak Hijau secara gotong royong.
Hingga saat ini kolaborasi tersebut sudah berjalan baik, tetapi keterlibatan pihak swasta masih perlu lebih digalakkan, selain potensi pendanaan dan investasi untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas Siak Hijau saat ini dan ke depannya.
Di Kabupaten Kubu Raya, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) menjadi salah satu mitra pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendorong masuknya investasi hijau serta mendukung Kajian Skema Investasi Potensial Model Bisnis Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Perhutanan Sosial dan Strategi Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK PPH).
Anne Fadilla Rachmi, Program Manager, selaku Landscape Project Design and Governance, IDH, memaparkan bahwa proses perencanaan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Kubu Raya menggunakan pendekatan PPI Compact yaitu Production, Protection, and Inclusion.
Hal tersebut adalah untuk membantu daerah-daerah agar tetap produktif dan juga mendapatkan manfaat secara inklusif.
Proses tersebut dilakukan secara kolaboratif dalam forum multi pihak yaitu Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Pertumbuhan Hijau (Pokja P3H) dengan melibatkan pihak pemerintah, organisasi masyarakat dan swasta, terutama dalam menetapkan target yang dapat membantu memenuhi pertumbuhan Kabupaten Kubu Raya.
Untuk menutup rangkaian dialog tersebut, Indah Budiani selaku Direktur Eksekutif IBCSD menyimpulkan bahwa tahun 2022 menjadi catatan penting bagi Kabupaten akan pentingnya ekonomi inklusif, akses terhadap pendanaan dan pasar, serta intensifikasi produksi komoditas sekaligus diversifikasi pendapatan masyarakat untuk mempercepat penurunan laju deforestasi.
Faktor penting tadi masih menjadi tantangan di tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Siak, Sigi, dan Kubu Raya juga mencatatkan terjadinya transformasi terhadap tata kelola pemerintah untuk meningkatkan prospek ekonomi dan iklim investasi serta upaya pelibatan para pihak lewat forum multi stakeholder.
Dialog ini menyisakan beragam peluang kerjasama di tahun 2023 terhadap pendanaan hijau, sinergitas kebijakan lintas sektor dan penguatan komoditas di tingkat masyarakat sekaligus sebagai pintu masuk bagi investor, mitra pembangunan atau pihak swasta dalam mendukung pertumbuhan hijau di Kabupaten Sigi, Siak dan Kubu Raya agenda iklim dan SDGs Indonesia dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif