JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyarankan pemerintah untuk membangun sejumlah lembaga permasyarakatan di sejumlah pulau terluar, yang khusus untuk para napi korupsi, narkoba, dan teroris.
Sebab menurut Neta, mereka kerap mendatangkan kecemburuan bagi para tahanan di Lapas dan Rutan dengan uang yang mereka miliki.
Neta menuturkan, mereka bisa membeli sel yang ditempatinya sendiri dengan fasilitas hotel bintang lima, mereka bisa keluar Lapas sesuka hati dengan alasan berobat, memakai alat elektronik dan alat komunikasi secara bebas, semua tamunya yang masuk tidak diperiksa sipir, dan mereka bisa membawa pengawal serta pelayan ke dalam Lapas.
Semua keistimewaan itu bisa mereka dapatkan karena membayar suap kepada oknum Lapas atau Rutan.
"Tahanan-tahanan korupsi, narkoba, dan teroris harus ditempatkan di Lapas pulau terluar. Tujuannya agar mereka tidak bisa mengakses kolega-koleganya untuk berkolusi dan mendapatkan keistimewaan atau pulang ke rumah sesukanya," ujar Neta di Jakarta, Minggu (14/7).
Selain itu lanjut dia, kejahatan yang mereka lakukan masuk dalam kategori kejahatan tingkat tinggi yang menghancurkan bangsa dan negara. Sehingga mereka sangat pantas ditempatkan di Lapas pulau terluar.
Terkait manajemen Lapas, Neta menyatakan, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi napi potensial yang menguasai kamar tahanan hanya untuk dirinya sendiri dan menjadi raja-raja kecil yang mempecundangi para pejabat Lapas dengan uang yang mereka miliki.
Menurut Neta, di dalam Lapas harus ditetapkan standar bahwa satu kamar diisi empat atau enam tahanan. Bagi kepala Lapas yang berkolusi dengan napi harus dikenakan sanksi pidana.
"Tanpa tindakan tegas Lapas tidak akan terkendali dan tidak akan ada efek jera, bagi aparat Lapas maupun para napi," pungkasnya. (gil/gir/jpnn)
Sebab menurut Neta, mereka kerap mendatangkan kecemburuan bagi para tahanan di Lapas dan Rutan dengan uang yang mereka miliki.
Neta menuturkan, mereka bisa membeli sel yang ditempatinya sendiri dengan fasilitas hotel bintang lima, mereka bisa keluar Lapas sesuka hati dengan alasan berobat, memakai alat elektronik dan alat komunikasi secara bebas, semua tamunya yang masuk tidak diperiksa sipir, dan mereka bisa membawa pengawal serta pelayan ke dalam Lapas.
Semua keistimewaan itu bisa mereka dapatkan karena membayar suap kepada oknum Lapas atau Rutan.
"Tahanan-tahanan korupsi, narkoba, dan teroris harus ditempatkan di Lapas pulau terluar. Tujuannya agar mereka tidak bisa mengakses kolega-koleganya untuk berkolusi dan mendapatkan keistimewaan atau pulang ke rumah sesukanya," ujar Neta di Jakarta, Minggu (14/7).
Selain itu lanjut dia, kejahatan yang mereka lakukan masuk dalam kategori kejahatan tingkat tinggi yang menghancurkan bangsa dan negara. Sehingga mereka sangat pantas ditempatkan di Lapas pulau terluar.
Terkait manajemen Lapas, Neta menyatakan, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi napi potensial yang menguasai kamar tahanan hanya untuk dirinya sendiri dan menjadi raja-raja kecil yang mempecundangi para pejabat Lapas dengan uang yang mereka miliki.
Menurut Neta, di dalam Lapas harus ditetapkan standar bahwa satu kamar diisi empat atau enam tahanan. Bagi kepala Lapas yang berkolusi dengan napi harus dikenakan sanksi pidana.
"Tanpa tindakan tegas Lapas tidak akan terkendali dan tidak akan ada efek jera, bagi aparat Lapas maupun para napi," pungkasnya. (gil/gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sipir Tewas Terpanggang
Redaktur : Tim Redaksi