jpnn.com, JAKARTA - Thaksin Shinawatra ditunjuk menjadi salah satu penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Penunjukan itu diumumkan oleh Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani pada Senin (24/3).
BACA JUGA: Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Didakwa Mencemarkan Nama Baik Kerajaan
Namun, Thaksin disorot karena memiliki sejumlah kasus dan kontroversi usai menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.
Pemerintahan Thaksin menghadapi tuduhan korupsi, otoritarianisme, pengkhianatan, konflik kepentingan, bertindak tidak diplomatis, dan membungkam pers.
BACA JUGA: Pemuja Thaksin Antusias Sambut Hasil Pemiu Thailand
Thaksin dituduh melakukan penggelapan pajak, lèse majesté (menghina Raja Bhumibol), dan menjual aset perusahaan Thailand kepada investor internasional.
Badan-badan independen, termasuk Amnesty International, mengkritik catatan hak asasi manusia (HAM) di era Thaksin.
BACA JUGA: Serukan Jatuhkan Rezim Thaksin
Thaksin juga didakwa karena menyembunyikan kekayaannya selama masa jabatan perdana menteri.
Korupsi kebijakan
Thaksin disebut melakukan "korupsi kebijakan", seperti kebijakan infrastruktur dan liberalisasi.
Institut Administrasi Pembangunan Nasional (NIDA) mengeklaim bahwa korupsi kebijakan menyebabkan negara membelanjakan 5 hingga 30 persen lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga merugikan negara tambahan 400 miliar baht.
Setelah kudeta 2006, Komite Pemeriksaan Aset yang ditunjuk oleh junta militer membekukan aset Thaksin atas dasar tuduhan korupsi kebijakan.
Memperkaya perusahaan pribadi
Dari tahun 2002 hingga 2006, harga saham Shin Corporation meningkat dari 38 menjadi 104 baht, naik 173 persen, sementara harga saham Shin Satellite turun.
Pada periode yang sama, indeks Bursa Efek Thailand (SET) naik 161 persen, dan harga perusahaan-perusahaan SET terkemuka lainnya meningkat jauh lebih besar.
Deregulasi industri menyebabkan pangsa pasar AIS turun dari 68 persen menjadi 53 persen.
Transparency International melaporkan bahwa reputasi Thailand dalam hal transparansi di kalangan eksekutif bisnis membaik selama pemerintahan Thaksin.
Pada 2001, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Thailand adalah 3,2 (peringkat 61), sedangkan pada 2005, CPI adalah 3,8 (peringkat 59).
Studi indikator tata kelola oleh Bank Dunia memberikan Thailand skor yang lebih rendah dalam hal "pengendalian korupsi" dari 2002 hingga 2005 di bawah Thaksin jika dibandingkan dengan pemerintahan yang dipimpin Demokrat pada 1998–2000.
Kasus Exim Bank
Pada 2019, Thaksin dijatuhi hukuman Mahkamah Agung Thailand secara in absentia atas konflik kepentingannya dalam kasus pinjaman Exim Bank.
Kasus ini melibatkan pinjaman sebesar 4 miliar baht atay sekitar Rp 1,9 triliun untuk pemerintah Myanmar pada 2004.
Pengadilan memutuskan bahwa Thaksin memiliki konflik kepentingan ketika memerintahkan Exim Bank Thailand untuk meminjamkan 4 miliar baht ke pemerintah Myanmar, dengan bunga di bawah standar.
Hal itu semata-mata agar Myanmar membeli produk dari Shin Satellite Plc, perusahaan milik keluarga Shinawatra.
Narapidana
Pada 2008, Thaksin dijatuhi hukuman dua tahun penjara secara in absentia atas transaksi tanah yang korup.
Dalam putusan yang menjadikannya politisi Thailand pertama yang pernah dihukum karena korupsi yang dilakukan saat menjabat sebagai perdana menteri, Thaksin dinyatakan telah melanggar aturan konflik kepentingan dengan membantu istrinya membeli tanah dari sebuah badan negara dengan harga yang tampaknya rendah. (mcr4/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi