FAKFAK - Suasana di beberapa kawasan di Papua khususnya, belakangan cukup mengkhawatirkan, terutama dengan adanya kembali aktivitas sejumlah pihak yang berhubungan dengan gerakan Papua MerdekaHal itu diakui dan dirasakan sendiri oleh pemerintah setempat, sebagaimana yang terbetik dalam beberapa pemberitaan terakhir, serta dianggap memiliki potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI
BACA JUGA: Ucapan Selamat di Facebook Ito Sumardi
Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, bahkan mengungkapkan indikasi adanya rencana sekelompok orang untuk terbang ke New York, AS, dengan tujuan menyampaikan aspirasi Papua Merdeka tersebut.Bahkan dikabarkan, seperti diungkapkan sang Gubernur, perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI itu tak hanya dijalankan para pria, tapi juga melibatkan kaum ibu-ibu
BACA JUGA: Mereka Yang Dimutasi Bareng Susno Duadji
Tetapi saya tolak," ungkap Abraham kepada media grup JPNN, Selasa (24/11) kemarin.Dalam kesempatan itu, terkait dengan adanya momen 1 Desember yang biasa diperingati sebagai Hari Papua Merdeka, Gubernur Abraham Atururi pun menyatakan sudah melarang dengan tegas adanya kegiatan yang melibatkan massa, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah tersebut
BACA JUGA: Ito Sumardi Gantikan Susno Duadji
Kalaupun ada yang mau buat sykuran, ya, buat syukuran sendiri-sendiri saja, supaya tidak mengganggu stabilitas daerah," harap Gubernur Papua Barat itu.Diungkapkan lebih lanjut oleh Abraham, dalam konteks penyelesaian masalah ini, ke depan ia merasa perlu disiapkan proteksi (jaminan) yang lebih meyakinkan bagi orang Papua sendiri, baik yang duduk di kursi DPR RI maupun DPDArtinya katanya, perwakilan Papua di sana hendaknya adalah orang Papua asli, bukan lagi orang Papua pendatang seperti kebanyakan selama iniHal itu menurutnya, adalah agar suara masyarakat Papua itu benar-benar bisa disalurkan sebagaimana mestinyaDemikian juga halnya dengan kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota katanya, yang agaknya perlu dibagi menjadi minimal 70 persen untuk putra daerah dan 30 persen untuk non-putra daerah.
Hal tersebut menurut Abraham pula, akan bisa dilakukan apabila Majelis Rakyat Papua (MRP) segera dapat merancang Perdasus dan Perdasi terkait, yang segera pula dapat diajukan ke pemerintah pusatSebab menurutnya, bila ada aturan yang jelas, semua masyarakat pun akan bisa mentaati aturan tersebut"Apabila Perdasus dan Perdasi-nya telah dirancang oleh MRP secara baik dan diajukan ke pemerintah pusat, maka aturan ini sudah dapat diberlakukan pada tahun 2014 mendatang," katanya lagi.
Sementara, terkait lagi dengan masalah 1 Desember, di kesempatan terpisah Komandan Korem (Danrem) 171/PVT, Kol Inf Fransen G Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya siap mengamankan tanggal yang selama ini memang identik dengan peringatan Papua Merdeka tersebutMenurut Danrem sendiri, pada momen itu kegiatan kumpul-kumpul untuk menggelar syukuran sebenarnya tidak ada masalah, asalkan tidak menggangu kententraman dan keamanan masyarakat lainnya.
"Yang terpenting, tidak berbuat makar dan anarkisDan jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, seperti mengibarkan bendera Bintang Kejora maupun tindakan makar lainnya," tandas Danrem pula"Memangnya, 1 Desember itu apa? Apakah mau merdeka?" tandasnya lagi, sembari kembali berharap tidak adanya aksi 'aneh-aneh' pada kesempatan itu kelak(ric/dik/ito/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok, MK Baca Putusan Uji Materi UU KPK
Redaktur : Tim Redaksi