jpnn.com - JPNN.com-- Pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi tinggal menghitung hari.
Namun, hingga saat ini model pengelolaan yang akan dilakukan belum jelas.
BACA JUGA: Setelah Ditolak Pakde Karwo, Muncul Usulan Ini
Tak pelak, hal tersebut memicu kebingungan di sekolah-sekolah. Terutama dalam memenuhi kebutuhan anggaran operasional.
Kepala SMAN 9 Surabaya Sadeli mengungkapkan, sebelumnya para kepala sekolah di Surabaya mengadakan pertemuan.
Isinya membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah 2017. Secara keseluruhan, jumlah pengeluaran tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
''Tapi, sumber dananya dari mana juga belum tahu,'' ujarnya.
Berdasar pengalaman tahun sebelumnya, rata-rata jumlah anggaran yang dibutuhkan sekolah Rp 152 ribu per siswa.
Hal tersebut sesuai dengan dana bopda yang disalurkan pemkot ke sekolah selama ini.
Pengeluaran terbesar SMAN 9 selama ini adalah gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Di sana terdapat 21 GTT dan PTT.
Ada yang bertugas sebagai guru kelas, pegawai administrasi, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah.
Belum lagi dana untuk membayar rekening listrik, air, dan telepon.
''Kalau tidak ditanggung provinsi, lalu kami cari dananya dari mana,'' keluhnya.
Pihak sekolah selama ini sudah berusaha menghemat pengeluaran.
Setiap pulang sekolah, mereka mengumumkan agar siswa tidak lupa mematikan peralatan elektronik di kelas.
Kemudian, ada petugas piket yang akan memantau.
Sadeli menuturkan, tidak ada yang bisa dilakukan sekolah selain menunggu keputusan dari provinsi.
Pihak sekolah juga sudah memberikan informasi kemungkinan sekolah tidak gratis lagi kepada wali murid.
Apalagi, biaya kebutuhan meningkat. ''Yo opo maneh, bikin kebijakan sendiri juga nggak bisa,'' ucapnya.
Untuk SMAN 9, rata-rata wali muridnya mampu jika sekolah tidak gratis lagi.
Sadeli memperkirakan jumlah siswa tidak mampu tak sampai 5 persen. Karena itu, mereka masih bisa menggratiskan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu.
''Wali murid juga masih menunggu keputusan pemprov. Semoga segera ada keputusan, tinggal dua hari lagi,'' paparnya.
Kepala SMKN 12 Abdul Rofiq menyampaikan, hingga saat ini sekolah belum berani membahas penarikan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) untuk kegiatan pembelajaran yang dimulai Januari 2017.
Dia masih menunggu petunjuk pemprov. Apalagi, saat ini pemkot dan pemprov masih mencari formulasi agar Surabaya bisa mengalokasikan anggaran untuk SMA/SMK.
''Belum sampai bicara ke sana,'' ungkapnya.
Rofiq menyatakan bahwa penarikan dapat berdampak sosial. Jika langsung menarik biaya, sekolah diprotes orang tua.
Dia juga khawatir melanggar jika menyosialisasikan penarikan SPP tersebut tanpa menunggu koordinasi. Karena itu, pihak sekolah harus sabar menanti.
Kesabaran menunggu kepastian mekanisme pembiayaan sekolah juga disampaikan Kepala SMAN 10 Hasanul Faruq.
Sekolah tidak ingin memicu kegaduhan di kalangan wali murid. '
'Sebenarnya, sekolah bisa menyampaikan waktu penerimaan rapor Minggu lalu. Tapi, kami ingin wali murid tenang,'' ucapnya.
Meski begitu, Faruq menuturkan, sekolah sudah mempersiapkan segala kemungkinan jika tahun depan ada perubahan mendadak. Salah satunya, biaya tambahan SPP dibebankan kepada wali murid untuk menutupi anggaran operasional sekolah.
Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo juga menunggu. Saat ini pihaknya belum berani membahas tentang penarikan SPP kepada wali murid. ''Untuk Januari, kami juga belum berani menarik dari siswa,'' ujarnya.
SPP, kata dia, digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Terutama untuk biaya operasional sekolah. Selama ini, biaya operasional diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bopda.
Dana BOS dari pemerintah pusat sebesar Rp 116.200. Sementara itu, dana bopda dari pemerintah kota Rp 152.000. Jika dijumlahkan, biaya operasional per bulan mencapai Rp 268.200.(ant/elo/puj/sal/c19/git/flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia